Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah, DPR Soroti Distribusi yang Mandek

METROJATENG.COM, JAKARTA – Ironi menyesakkan datang dari dapur-dapur rakyat. Di saat pemerintah mengklaim cadangan beras nasional dalam kondisi aman, harga beras justru terus meroket di pasaran. Fenomena ini mengundang keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica.

Per 10 Juni 2025, harga beras medium melonjak ke Rp13.772 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500. Sementara itu, harga beras premium juga ikut terkerek menjadi Rp15.725, jauh di atas HET sebesar Rp14.900. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 133 kabupaten/kota terdampak, bahkan beberapa daerah mencatat harga gila-gilaan hingga Rp50.000 per kilogram.

“Ini jelas anomali yang tak bisa dibiarkan. Jika cadangan beras pemerintah sudah mencapai 4 juta ton, lalu kenapa harga bisa setinggi ini? Ada yang sangat salah dalam sistem distribusi kita,” tegas Cindy.

Politisi NasDem asal Sumatera Barat itu menyebut kondisi ini sebagai “lonceng peringatan keras” bagi pemerintah, khususnya Perum Bulog. Ia menilai, stok yang melimpah seharusnya menjadi jaminan harga tetap stabil. Namun kenyataan berbicara lain, rakyat justru menjerit di tengah surplus.

“Stok berlimpah tapi harga naik? Ini bertentangan dengan hukum dasar ekonomi. Artinya, ada hambatan besar di tengah jalur distribusi: bisa penumpukan, inefisiensi, atau bahkan praktik penimbunan,” ungkapnya.

Cindy mendesak pemerintah untuk segera bergerak. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus dijalankan lebih agresif. Operasi pasar harus diperluas dan dipercepat, dengan pendekatan yang terukur dan tepat sasaran, demi menyelamatkan daya beli masyarakat yang kian tergerus.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya stok, tapi kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai rakyat kecil jadi korban dari kelambanan birokrasi,” ujarnya.

Ia juga menawarkan dua langkah strategis. Dalam jangka pendek, pemerintah harus menyalurkan bantuan langsung bagi kelompok rentan, baik di desa maupun kota agar mereka tidak semakin terpuruk. Operasi pasar juga harus dilakukan bukan sebagai respons reaktif, melainkan langkah antisipatif yang terencana.

Sedangkan untuk jangka menengah, Cindy mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras di Indonesia. Menurutnya, sistem distribusi harus dimodernisasi dan dipetakan ulang agar lebih efisien dan responsif terhadap dinamika lapangan.

“Surplus itu tak berarti apa-apa jika hanya berhenti di gudang. Rakyat butuh beras di piring, bukan data di rak kementerian. Apa gunanya gudang penuh jika anak-anak kita masih tidur dalam keadaan lapar?” pungkasnya.