Sebanyak 1.985 KDKMP Masuk Jaringan Pelayanan BULOG

 

METROJATENG.COM, SUKOHARJO– Perum BULOG memperluas jaringan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga Selasa (13/10), sebanyak 1.985 KDKMP di seluruh Indonesia tercatat masuk dalam cakupan pelayanan BULOG, dengan total pesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 624 ton.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 KDKMP telah mendapatkan pelayanan beras SPHP, sedangkan 1.249 KDKMP lainnya masih dalam proses pelayanan. Perluasan jaringan ini menjadi bagian dari upaya BULOG memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

 

Penguatan distribusi tersebut sejalan dengan monitoring operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10). Pemantauan dilakukan serentak di 107 titik yang melibatkan 19 kementerian dan lembaga, dengan peninjauan di KDKMP Purbayan, Kadilangu, Menuran, dan Bentakan.

 

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani. Peninjauan dilakukan untuk memantau kesiapan operasional koperasi dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

 

Zulkifli Hasan menegaskan, percepatan operasionalisasi KDKMP menjadi langkah penting dalam memperkuat perekonomian desa sekaligus membangun jaringan distribusi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan.

 

“KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi pangan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN diperlukan agar koperasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan, jaringan KDKMP diharapkan mampu memperlancar distribusi kebutuhan pokok hingga tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi juga diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berbagai kebutuhan pangan.

 

“KDKMP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang semakin efektif hingga tingkat desa dan kelurahan,” katanya.

 

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, BULOG siap mendukung operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pasokan dan penguatan pelayanan distribusi beras SPHP. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat.

 

“BULOG berkomitmen menjaga kesiapan pasokan dan memperkuat pelayanan distribusi beras SPHP sesuai penugasan pemerintah. Kami berharap KDKMP semakin berperan dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga,” ungkapnya.

 

Khusus pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, pesanan beras SPHP tercatat mencapai 53,5 ton. BULOG menargetkan seluruh pesanan tersebut selesai dilayani pada 14 Oktober 2026 untuk mendukung kesiapan koperasi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

 

BULOG juga memperkuat koordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Upaya ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran beras SPHP sekaligus memperkuat keberlanjutan operasional koperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan pokok.

 

Melalui perluasan jaringan KDKMP, BULOG berharap distribusi pangan semakin merata, rantai pasok lebih pendek, dan akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin luas. Kehadiran koperasi juga diharapkan mendorong aktivitas perdagangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.

 

BULOG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung operasionalisasi KDKMP sebagai bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta mendukung swasembada pangan berkelanjutan.(ris)