Transparansi Layanan Haji Dipertanyakan, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

METROJATENG.COM, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tak hanya menyisakan cerita spiritual, tetapi juga membuka tabir soal potensi kerugian negara yang diam-diam terjadi. Sorotan tajam datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang menilai ada banyak ketimpangan antara anggaran yang digelontorkan dan layanan yang diterima jemaah.

Jazilul Fawaid, anggota Timwas DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, mengungkap adanya ketidaksesuaian layanan di lapangan yang berpotensi merugikan jemaah dan negara. Ia mencontohkan kasus transportasi bus yang dibayar penuh, tetapi jemaah justru harus berjalan kaki di bawah terik matahari.

“Ketika jemaah jalan kaki, bus tidak jalan. Artinya tidak keluar biaya BBM, sopir tidak bekerja. Tapi dananya tetap terserap. Ini harus dilihat sebagai potensi kerugian negara,” tegas politisi PKB yang akrab disapa Gus Jazil.

Tak hanya soal transportasi, konsumsi jemaah juga menjadi sorotan. Menurutnya, banyak jemaah melaporkan menu makanan yang tidak memadai. Bahkan, sarapan dan makan siang sering digabung dalam satu kali distribusi, dengan porsi yang dianggap kurang layak.

“Kalau jemaah makan tidak cukup, itu bukan sekadar keluhan, tapi juga kerugian material. Belum lagi jika dihitung dari aspek gizi dan ketahanan fisik mereka,” ujarnya.

Yang lebih mengejutkan, ia juga menyinggung potensi penyalahgunaan dana oleh oknum petugas haji. Ada indikasi sejumlah petugas mendapat tunjangan dan fasilitas lengkap, padahal tidak menjalankan tugasnya di lapangan.

“Jangan sampai negara bayar orang yang tidak kerja. Ini harus diaudit. Jangan-jangan ada ‘penumpang gelap’ dalam sistem haji kita,” ucapnya.

Gus Jazil mendorong Kementerian Agama untuk membuka data secara transparan—siapa saja petugas haji, bagaimana sistem kerja mereka, dan sejauh mana kinerjanya dievaluasi. Menurutnya, Madinah bisa dijadikan percontohan karena relatif lebih tertib dalam pelayanan.

“Kita ingin ada sistem evaluasi yang rapi, tidak hanya dari sisi pelayanan tapi juga keuangan. Ini bukan semata pembelajaran, tapi bentuk pertanggungjawaban negara kepada rakyat,” pungkasnya.