Tindaklanjuti MoU Makan Bergizi Gratis, Muhammadiyah Tekankan Harus Profesional dan Terintegrasi
METROJATENG.COM, YOGYAKARTA – Menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional terkait program makan siang bergizi gratis, Muhammadiyah menekankan pentingnya pengelolaan program yang profesional dan terintegrasi.
Ketua Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin mengatakan, pentingnya pertimbangan multi aspek dan perencanaan yang matang, sehingga pengelolaan program profesional dan terintegrasi, dari hulu hingga hilir dalam satu kesatuan ekosistem. “Ekosistem ini harus mencakup seluruh rantai, mulai dari penyediaan bahan baku, standar gizi dan menu, dapur yang higienis, transportasi dan distribusi, monitoring evaluasi hingga pengelolaan limbah makanan,” jelasnya.
Yamin juga menyoroti kebutuhan analisis keuangan, pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pembentukan karakter siswa sebagai faktor penting dalam keberhasilan program makan bergizi gratis tersebut.
Dengan jaringan organisasi yang kuat di seluruh Indonesia, Muhammadiyah siap mendukung program makan siang bergizi gratis melalui lebih dari 120 rumah sakit, 172 perguruan tinggi yang mana 25 di antaranya memiliki Program Studi Gizi, ribuan sekolah, dan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Selain itu, ketersediaan lahan wakaf serta aset untuk sektor pertanian, perikanan, dan pembangunan dapur menambah daya dukung inisiatif ini,“ terang Yamin.
Yamin menambahkan, Muhammadiyah juga memiliki dukungan gerakan di akar rumput seperti keberadaan Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), yang tersebar di berbagai daerah, juga berkomitmen untuk menyuplai kebutuhan bahan pangan seperti beras, sayuran, dan ikan. Dukungan ini menjadi elemen penting dalam memperkuat ekosistem makan bergizi gratis yang berkelanjutan.
“Beberapa sekolah dan pesantren Muhammadiyah juga telah menerapkan program makan siang, yang bisa menjadi model dapur berbasis sekolah atau pesantren. Keunggulan dapur berbasis sekolah atau pesantren adalah efisiensi distribusi, karena tidak memerlukan transportasi tambahan,” tuturnya.
