Politik Uang, Rejeki yang Tidak Boleh Ditolak

METROJATENG.COM WONOGIRI – Politik uang masih menjadi salah satu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk pada pilkada serentk 2024. Bahkan Dian Permata, narasumber dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema ‘Kerawanan Pilkada 2024 di Kabupaten Wonogiri’ menyebut, jika 60 persen masyarakat pemilih akan menerima money politik.

‘’Ketika ada politik uang, 60 persen warga masyarakat mau menerima. Mereka berdalih bahwa rejeki tidak boleh ditolak”, kata Dian Permata dalam sosialisasi yang digelar Bawasli Wonogiri, Selasa (20/8/2024).

Lebih lanjut Dian memaparkan, politik uang tidak mengenal gender, namun yang paling banyak jadi korbannya adalah emak-emak  atau kaum ibu.

‘’Apa jawab ibu-ibu? Katanya lumayan untuk nambah uang belanja’’, ungkapnya.

Politik uang, terjadi di negeri ini sejak lama, mulai dari Pemilu tahun 1955. Dan seiring perkembangan zaman, politik uang justru semakin menggurita.

‘’Saya juga menemukan data, di Lampung, politik uang menyasar kepada pengurus masjid. Mereka diberi sarung namun di dalam lipatan diselipi amplop brisi uang. Mereka  akhirnya kena operasi tangkap tangan (OTT),’’ kata Dian.

Selain poilitik uang, lanjut Dian, yang perlu dicermati adalah penyebaran informasi hoax. Sebab belakangan ini masyarakat semakin leluasa menggunakan media sosial (Medsos).  Sebagian besar pengguna medsos tidak bisa memfilter informasi yang mereka peroleh. Mereka meneruskan informasi begitu saja, tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Komisioner Bawaslu Wonoigiri, Slamet Mugiyono meminta kepada para peserta sosialisasi untuk ikut serta melakukan pengawasan di semua tahapan Pilkada. ‘’Bila mengetahui ada dugaan pelanggaran segera sampaikan ke Bawaslu,’’ pesannya.