Kinerja DPRD Banyumas Periode 2019-2024 Tuntas, Fungsi Pengawasan Harus Ditingkatkan
METROJATENG.COM, PURWOKERTO – DPRD Banyumas periode 2019-2024 dalam hitungan hari akan menyelesaikan masa tugasnya. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Banyumas, dr Budhi Setiawan, semua tugas dan kewajiban periode ini tuntas, setelah melalui kerja keras di akhir masa jabatan.
“Sudah menjadi kesepakatan kita bersama, baik pimpinan maupun anggota, bahwa selama 5 tahun bekerja, semua target harus selesai dan semua bisa selesai. Semua raperda selesai, kecuali yang masih harus mendapatkan persetujuan di tingkat atas, karena hal tersebut di luar kuasa DPRD kabupaten”. kata dr Budhi.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2024 selesai, sampai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta pembahasan RAPBD Perubahan 2024 juga telah dirampungkan, meskipun harus dilaksanakan secara maraton.
Tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas saja, DPRD periode ini juga telah melakukan berbagai upaya agar DPRD periode berikutnya bisa melaksanakan tugas tanpa terkendala anggaran. Mengingat, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menetapkan pimpinan baru yang definitif serta membentuk alat kelengkapan dewan.
“Setelah pelantikan, pimpinan sementara adalah 2 orang dari partai pemenang terbanyak. Kemudian fraksi mengusulkan pimpinan ke partai dan butuh waktu sampai turunnya keputusan masing-masing DPP. Selanjutnya, pimpinan definitif akan ditetapkan dengan SK gubernur, ini juga membutuhkan waktu. Setelah turun SK pimpinan definitif, baru dibentuk alat kelengkapan dewan, kemungkinan akhir bulan September semua proses tersebut baru selesai, setelah itu baru melakukan pembahasan APBD induk 2025”, terang wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.
Sambil menunggu RAPBD ditetapkan, pastinya semua kegiatan harus berjalan. Sehingga dr Budhi sejak awal sudah berpesan, agar anggaran tidak dihabiskan hingga mengantarkan proses dewan baru sampai selesai terbentuk kelengkapan dewan dan penyusunan RAPDB 2025.
“Begitu dilantik, dewan mulai bekerja, sehingga ubai-rampainya harus kita siapkan supaya estafet kepemimpinan tetap berjalan. Dan tentu tidak mudah bagi DPRD sekarang untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu yang sangat pendek ini”, ucapnya.
dr.Budhi berharap, setelah semua kerja keras DPRD, perda-perda yang dihasilkan dan telah ditetapkan, seharusnya dilaksanakan. Sehingga kerja keras DPRD tidak menjadi sia-sia. Ia pun berpesan kepada DPRD periode berikutnya untuk selalu mengingatkan eksekutif dalam penerapan perda-perda tersebut.
Evaluasi
Salah satu peringatan keras yang disampaikan dr Budhi adalah terkait kinerja BLUD Pariwisata. Ketua DPC PDI Perjuangan ini berpesan, agar DPRD yang baru mengawal serius kinerja BLUD Pariwisata, sebab kewenangan pengelolaan BLUD semakin meluas, sementara PAD yang dihasilkan tidak signifikan untuk menutup pembayaran angsuran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Ada carut-marut dalam pengelolaan pariwisata kita yang harus dibenahi. BLUD diberi kewenangan semakin luas, tetapi langkah yang diambil tidak tertata dan tidak signifikan mendatangkan PAD. Sebagai contoh, kawasan di pintu Mandala dibongkar yang entah menghabiskan anggaran berapa. Kemudian dibangun kios-kios yang disewakan untuk warung kopi dan lain-lain, pertanyaannya, apakah anggaran pembongkaran dan pembangunan kios-kios tersebut tertutup oleh sewa kios, butuh waktu berapa lama?”, ungkap ketua dewan.
Ketua DPRD Banyumas meyakini APBD Banyumas 2025 bisa menembus 4 triliun. Dengan angka tersebut, maka kondisinya APBD tidak terlalu mengkhawatirkan, hanya saja ada hutang PEN yang harus dibayarkan, sehingga harus lebih bijak dalam pengalokasian anggaran dengan menggunakan skala prioritas.
“Saya mengapresiasi, selama 6 bulan terakhir di Banyumas banyak sekali digelar event-event yang tentunya membuat hotel dan restoran di Banyumas omsetnya meningkat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, ketertiban pelaku usaha dalam membayar pajak ke daerah, karena belum diberlakukan tapping box, sehingga kemungkinan pajak tidak terbayar sepenuhnya masih besar. Ini salah satu hal yang harus menjadi perhatian dewan periode berikutnya”, tuturnya.
Fungsi Pengawasan
Wakil Ketua DPRD Banyumas, Dr.H.Supangkat SH.MH memaparkan tentang fungsi pengawasan DPRD yang masih harus ditingkatkan. Menurutnya, pembangunan yang dijalankan, tata ruangnya harus maksimal dan mengedepankan prioritas.
Lebih lanjut wakil rakyat dari Partai Golkar ini mengatakan, bahwa pembangunan di Banyumas sudah disepakati memprioritaskan JALI, yaitu jalan, air bersih, listrik dan irigasi. Empat hal tersebut harus menjadi prioritas pembangunan, karena empat hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang banyak di sampaikan ke DPRD.
“Harus mengedepankan skala prioritas dalam proses pembangunan, banjir masih ada di Kota Purwokerto, artinya drainase kurang berfungsi dengan baik, ketersediaan air bersih juga belum menyentuh semua lapisan masyarakat, ini menjadi PR bagi PDAM”, terangnya.
Pemerataan Pembangunan
Wakil Ketua DPRD Banyumas, H.Ahmad Darisun menyoroti pemerataan pembangunan yang masih banyak belum menyentuh ke pedesaan. Menurutnya, pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan desa, masih menjadi PR yang harus dituntaskan DPRD periode berikutnya.
“Sebagai wakil rakyat yang tinggal di desa, saya sering mendapat keluhan masyarakat tentang infrastruktur, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan ekonomi”, ucapnya.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyumas ini menyatakan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Banyumas untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Dimana banyak event digelar untuk mendongkrak UMKM Banyumas. Namun, yang perlu diingat, lanjutnya, masyarakat pedesaan juga harus mendapatkan perhatian dan perlakuan serupa.
Semangat Baru
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyumas, Ir. Budiyono menyatakan apresiasinya atas kinerja DPRD Banyumas periode 2019-2024, dimana selain telah menuntaskan tugas dan tanggungjawabnya, DPRD periode ini juga telah mewujudkan kantor baru yang lebih representatif untuk DPRD periode berikutnya.
“Dengan adanya kantor baru yang lebih representatif, tentu kinerja juga harus ditingkatkan dan tidak mudah untuk bisa mewujudkan kantor baru, di tengah minimnya anggaran pasca pandemi”, tuturnya.
Budiyono mengaku sangat terkesan dengan keakraban dan kekompakan DPRD periode ini, sehingga semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu. Meskipun menjelang masa akhir masa jabatan, ada kerja maraton yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pembahasan anggaran. Namun, , semua anggota dan pimpinan, menjalaninya dengan tanpa mengeluh.
“Semoga DPRD periode berikutnya, juga kompak dan penuh semangat, terlebih dengan adanya kantor baru, pasti kinerja harus ditingkatkan dalam mengawal aspirasi masyarakat”, ucap Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas ini.