Pilkada Jangan Sekedar Prosedural !

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Pilkada Banyumas 2024 terus menghangat dengan bermunculannya para kandidat bakal calon. Namun, antusiasme masyarakat untuk mensukseskan gelaran politik lima tahunan ini harus dibangun, mengingat partisipasinya akan menentukan hitam-putih Banyumas dalam 5 tahun ke depan.

Sebagai upaya membangun kesadaran politik, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Hariyanto Bachrudin (BHB) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Korelasi Pemilukada dan Kesejahteraan Rakyat’, Senin (3/6/2024) di Balai Desa Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.

“Tema ini tidak akan mempunyai makna, jika kemudian proses politik yang berlangsung hanya sekedar prosedural saja, sekedar ada penyelenggara, ada calon, selesai. Sebagai warga negara, kita mempunyai tanggungjawab untuk turut mengawal dan membuat proses pilkada sebagai tranformasi kepemimpinan yang mampu membawa kesejahteraan untuk rakyat”, tutur wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

BHB, sapaan Bambang Hariyanto Bachrudin menyebut, untuk mewujudkan pilkada yang bermakna, kata kuncinya yaitu partisipasi masyarakat tidak boleh terhenti. Selanjutnya juga disertai adanya kontrol dan kritik terhadap pemerintahan.

“Pilkada idealnya tidak hanya pergantian pemimpin saja, tetapi harus bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat yang sudah memberikan mandat kepada pemimpinnya untuk mengelola Banyumas. Dengan modal APBD Rp 3,8 triliun, pemimpin terpilih harus menghadirkan kesejahteraan dan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi rakyat”, tuturnya.

Hal senada juga dipaparkan dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Oktaviani Catur Pratiwi MA. Menurutnya, Banyumas masih memiliki banyak permasalahan sosial, kesehatan hingga pendidikan dan lingkungan. Mendekati pilkada, muncul banyak jargon-jargon politik yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat.

“Dari pilkada ke pilkada, memang ada usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan hal ini selalu menjadi program unggulan para kandidat untuk menarik simpatik pemilih. Setiap ganti pemimpin, terjadi pergantian kebijakan, namun nyatanya masih banyak persoalan dasar yang tidak terselesaikan”, ucapnya.

Pada kesempatan tersebut dosen Ilmu Politik Unsoed ini juga menyoroti banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

“Tahun 2012 silam ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang oleh sebagian masyarakat dipelesetkan menjadi Bantuan Langsung Tewas. Ini sangat ironis, karena banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mendapat bantuan, sementara ada yang mampu justru mendapat bantuan”, tuturnya.

Jembatan Kesejahteraan

Diskusi semakin gayeng saat Wakil Dekan Fisip Unsoed, Dr. Tri Wuryaningsih M.Si memaparkan tentang Pilkada serentak 2024. Dimana ada sebanyak 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.

“Bisa dibayangkan berapa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pilkada serentak dan semua itu adalah uang rakyat. Sehingga kita harus mengawal betul proses pilkada, supaya menjadi bermakna dan rakyat mendapatkan calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya”, jelasnya.

Triwur, sapaan Tri Wuryaningsing menyebut, pilkada idealnya menjadi jembatan kesejahteraan rakyat. Terlebih saat ini rakyat dilibatkan dalam proses tersebut dengan memilih langsung.

“Pilkada ini harus menjadi jembatan kesejahteraan untuk rakyat dan untuk itu harus dikawal bersama-sama, supaya melahirkan sosok pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan tersebut, sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada tidak sia-sia”, tuturnya.