OJK-BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa, Konsumen Sistem Pembayaran Bisa Mengadu ke LAPS SJK
METROJATENG.COM, JAKARTA – Konsumen sektor keuangan kini memiliki akses lebih luas untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
Langkah ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan dengan penyelenggara jasa keuangan maupun sistem pembayaran, tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.
Penguatan layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11).
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen di tengah semakin berkembangnya produk dan layanan keuangan digital.
Menurutnya, kemudahan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hal penting agar konsumen mendapatkan kepastian ketika menghadapi permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan.
“Penguatan koordinasi antara OJK dan BI melalui LAPS SJK diharapkan dapat memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih luas, mudah, dan efektif bagi konsumen. Dengan demikian, masyarakat memiliki alternatif penyelesaian ketika pengaduan yang disampaikan kepada pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan,” ujar Wahyu.
Sebelumnya, LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Cakupan layanan tersebut semakin luas setelah BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa kecepatan inovasi industri keuangan harus diimbangi dengan penguatan pelindungan konsumen.
Setiap pengaduan, menurutnya, tidak boleh sekadar dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, proses layanan, perilaku usaha, hingga sistem pengawasan.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem,” kata Dicky.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
Ada Tahapan Sebelum ke LAPS SJK
Meski memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, konsumen tetap harus terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada pelaku usaha sektor keuangan (PUSK).
Pelaku usaha merupakan lini pertama pelindungan konsumen atau first line of defense yang bertanggung jawab menangani pengaduan melalui mekanisme penyelesaian internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan proses penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal, tetapi belum menemukan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.
Sengketa yang diajukan juga tidak boleh sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Perluasan layanan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau melalui pengadilan.
OJK dan BI pun menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung proses penyelesaian sengketa.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, penyelesaian pengaduan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen, tetapi juga mendorong industri keuangan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. (*)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.