Pembahasan Awal Biaya Haji 2026 Dimulai, DPR Dorong Penurunan Lebih Signifikan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 resmi bergulir. Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah mulai membahas rancangan Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Anggota Komisi VIII, M Husni, menegaskan bahwa pembahasan awal ini penting untuk menentukan besaran biaya sekaligus mengatur jadwal pelunasan yang ditargetkan rampung sebelum November 2025.

“Ada penurunan sekitar satu juta rupiah dari biaya tahun sebelumnya, namun kami masih menilai angka tersebut belum ideal,” ujar Husni.

Menurutnya, haji 2026 diharapkan tidak hanya lebih terjangkau, tetapi juga membawa peningkatan kualitas layanan. Ia menyoroti sejumlah persoalan pada penyelenggaraan haji 2025 yang menjadi bahan evaluasi serius. “Masalah yang terjadi tahun lalu tidak boleh terulang. Jemaah kita harus mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan aman,” katanya.

Optimisme juga mengemuka menyusul beroperasinya Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Husni menilai kehadiran kementerian tersebut akan memperkuat koordinasi dan manajemen layanan untuk jemaah Indonesia.

“Ini menjadi momentum perdana bagi BP Haji dalam mengawal penyelenggaraan haji sepenuhnya,” tambahnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menggelontorkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Pemerintah Arab Saudi. Pembayaran ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan lokasi strategis bagi jemaah Indonesia di Arafah dan Mina, sekaligus mengamankan kuota dan fasilitas sejak dini.

Kloter pertama jemaah haji 2026 direncanakan mulai diterbangkan pada pekan ketiga April 2026. Pemerintah menargetkan seluruh calon jemaah sudah melunasi biaya haji paling lambat Desember tahun ini, sebelum proses keberangkatan dimulai.