Hari Kartini 2026: Setya Arinugroho Soroti Paradoks Kesejahteraan Perempuan Jateng, UMKM Jadi Perisai dari KDRT

METROJATENG.COM, SEMARANG — Peringatan Hari Kartini 2026 di Jawa Tengah menjadi momentum refleksi atas kondisi perempuan yang masih diwarnai kontradiksi. Di tengah kontribusi besar perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya melalui UMKM, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) justru masih menjadi persoalan serius.

Data menunjukkan perempuan di Jawa Tengah berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kontribusi UMKM yang menembus lebih dari 50 persen terhadap PDRB. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan jaminan keamanan perempuan di ranah domestik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi semata. Ia menilai, kemandirian finansial harus dibarengi dengan perlindungan nyata dari berbagai bentuk kekerasan.

“Perempuan berhak berdaya tanpa rasa takut. Kita ingin menciptakan ekosistem yang aman, ramah, dan suportif bagi perempuan,” tegas Setya.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai ruang perlindungan sosial. Melalui komunitas usaha seperti koperasi dan kelompok pengusaha perempuan, terbentuk jejaring yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sejak dini sekaligus menjadi sistem dukungan bagi korban.

 

Kemandirian Ekonomi

Setya Ari menjelaskan, kemandirian ekonomi memberikan perempuan posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga. Kondisi ini dinilai penting untuk memutus ketergantungan finansial yang kerap menjadi alasan korban bertahan dalam lingkaran kekerasan.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas usaha juga membuka akses terhadap jaringan sosial yang lebih luas. Interaksi dengan sesama pelaku usaha, pelanggan, hingga komunitas dinilai mampu mengurangi isolasi yang selama ini dialami korban KDRT.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghadirkan berbagai layanan seperti Rumah Pengaduan dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa. Namun, upaya ini dinilai masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih masif agar korban berani melapor.

Setya Ari juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan penguatan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

“UMKM bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menjadi perisai dari kekerasan. Di sana ada kekuatan kolektif yang bisa melindungi perempuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat emansipasi di era modern harus dimaknai sebagai kebebasan perempuan untuk berkembang tanpa tekanan dan rasa takut, baik di ruang publik maupun domestik.

Sehingga, peringatan Hari Kartini tahun ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga pengingat bahwa kesejahteraan perempuan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.