Waspadai Bibit Siklon 93S, DPR Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi Bencana

METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Fenomena ini dinilai berpotensi memicu cuaca ekstrem serta bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah.

Menurut Huda, peringatan dini dari BMKG harus ditindaklanjuti secara serius dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan hasil analisis cuaca yang telah terbukti akurat dalam memprediksi sejumlah bencana sebelumnya.

“Pemerintah perlu menjadikan data dan analisis BMKG sebagai dasar utama dalam mitigasi bencana. Pendekatan saintifik sangat penting agar potensi bencana dapat ditekan dan tidak menimbulkan korban seperti yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra pekan lalu,” kata Huda.

BMKG mencatat, bibit siklon tropis 93S berpotensi menyebabkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi bagi aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional.

Huda menilai, antisipasi perlu segera dilakukan di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, hingga NTT. Cuaca ekstrem yang menyertai kemunculan bibit siklon tersebut berpotensi memicu kecelakaan laut, banjir rob, hingga kerusakan infrastruktur pesisir.

Tak hanya itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diperkirakan melanda wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT. Situasi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di daerah dengan kondisi geografis rawan.

“Daerah-daerah rawan longsor harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan wilayah berisiko dan memastikan masyarakat siap menghadapi kemungkinan terburuk,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan langkah mitigasi berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang mudah dipahami masyarakat dan disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Early warning system harus benar-benar sampai ke warga. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Mekanisme sederhana seperti ini justru sering menjadi penyelamat saat bencana datang tiba-tiba,” katanya.

Selain peringatan dini, Huda juga meminta pemerintah menyiapkan lokasi evakuasi yang jelas dan mudah diakses masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, serta BPBD di daerah agar dapat bergerak cepat saat bencana terjadi.

“Jangan sampai kehilangan golden time. Respons yang cepat dan terkoordinasi akan sangat menentukan dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kerusakan,” pungkasnya.