Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Dorong Lapangan Kerja dan UMKM

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan Program Paket Ekonomi 2025 yang digadang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Paket ini tidak hanya menyasar akselerasi pembangunan, tetapi juga dirancang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Salah satu program yang paling menyita perhatian adalah magang untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum selama enam bulan dengan anggaran hampir Rp200 miliar.

Tak berhenti di situ, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini ditargetkan menjangkau 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar.

Masyarakat kecil pun tak luput dari perhatian. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan 10 kilogram beras untuk bulan Oktober dan November dengan total anggaran mencapai Rp7 triliun. Selain itu, pekerja informal seperti ojek online, kurir, dan sopir mendapat subsidi iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian dengan sasaran lebih dari 731 ribu orang.

Untuk sektor perumahan, bunga kredit program BPJS Ketenagakerjaan diturunkan dari BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen. Pemerintah juga mempercepat integrasi sistem tata ruang (RDTR) dengan OSS serta merintis pilot project gig economy di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.

Bagi pelaku UMKM, ada kabar baik. Tarif PPh final 0,5 persen dipastikan berlaku hingga tahun 2029, sehingga pelaku usaha kecil tak perlu lagi khawatir perpanjangan tiap tahun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berjalan. Tim ini juga akan menjadi pintu bagi pengusaha untuk menyampaikan keluhan.

“Dengan adanya tim ini, hambatan dunia usaha bisa dihapus, sehingga mesin pertumbuhan swasta tumbuh bersama mesin pertumbuhan pemerintah,” ujar Purbaya