Gubernur Jateng Siap Jembatani Aspirasi Sopir Truk soal Aturan ODOL

METROJATENG.COM, SEMARANG – Menyusul gelombang protes sopir truk di berbagai wilayah Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi angkat bicara dan menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Polda Jateng terkait penerapan kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL).

“ODOL ini bukan hanya bicara soal angka dan ekonomi, tapi dampak sosialnya juga harus dipikirkan matang-matang,” ujar Luthfi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025).

Luthfi menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih humanis melalui sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, khususnya pelaku transportasi. Ia menyadari bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kesiapan masyarakat di lapangan.

“Saya akan segera duduk bersama pihak Polda Jateng untuk membahas langkah-langkah konkret. Sosialisasi adalah kunci, supaya kebijakan ini tidak justru menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Sebagai latar belakang, program nasional Indonesia Menuju Zero ODOL resmi dimulai 1 Juni 2025. Korps Lalu Lintas Polri mengusung pendekatan bertahap: dimulai dari sosialisasi, pemberian peringatan, hingga penindakan hukum. Sasaran utamanya adalah pengemudi, pemilik armada, dan perusahaan jasa angkutan barang.

Namun di lapangan, kebijakan ini memantik reaksi keras. Aksi demo sopir truk meletus di sejumlah titik di Jawa Tengah, antara lain di Pati, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, hingga Banyumas. Para pengemudi menuntut agar aturan ODOL ditegakkan secara adil, bukan tebang pilih, dan meminta uji emisi tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.

“Kami tidak menolak peraturan, tapi jangan memberatkan. Kalau mau tegas, harus adil ke semua,” kata salah satu perwakilan sopir dalam aksi unjuk rasa.

Dengan tensi yang terus meningkat, langkah Gubernur Luthfi dinilai menjadi angin segar bagi para pelaku transportasi yang berharap ada ruang dialog dan solusi bersama. Kini, publik menanti hasil koordinasi lintas sektor yang dijanjikan untuk menyelaraskan regulasi dan realita di lapangan.