Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Tambang dengan Pertimbangkan Aspek Lingkungan

METROJATENG.COM, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah. Alasan utamanya adalah pertimbangan aspek lingkungan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah,  Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mempunyai pertimbangan yang matang terkait keputusan tersebut. Antara lain yaitu ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengkesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.

“Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan”, terang Haedar, Minggu (28/7/2024).

Lebih lanjut Haedar memaparkan, jika dalam perjalanan pihaknya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, maka Muhammadiyah sepakat untuk mengembalikan IUP.

Muhammadiyah, lanjutnya, memandang urusan tambang ini secara moderat. Tambang tidak boleh dipandang sebagai ladang yang serba positif menggembirakan apalagi serba duit. Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba sakit, penuh dengan ancaman dan seakan-akan kiamat kalau masuk ke dunia pertambangan, Muhammadiyah akan tetap dalam posisi moderat.

Terkait dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk membangun sekolah,  rumah sakit, dan seterusnya.

“Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara”, ucap Haedar.