DPRD Kota Semarang

Proses lelang proyek pembangunan di Kota Semarang diduga terjadi permainan. Mereka menggunakan istilah "pinjam bendera". 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang melihat kejanggalan terhadap pelaksanaan sejumlah pembangunan di Kota Semarang.  

Pembangunan Pasar Wonodri yang hingga akhir tahun 2018 hanya selesai 85 persen.

Pembenahan pasar tradisional juga harus diperhatikan. Penataan tidak boleh setengah-setengah, adil, dan ada aspek pemberdayaan.

Tanpa adanya perbaikan lapak relokasi di MAJT, 452 PKL menolak pindah.

Keberadaan mereka untuk membantu mempercepat penanganan korban bencana.

Pemkot harus juga membuat embung sebagaimana diatur dalam Perda

Daerah pinggiran juga perlu CCTV untuk memantau pelanggaran lalu lintas dan pencegahan kriminalitas.

Kalau sekarang diterbitkan sertifikat bisa digugat, kalau nantinya ternyata ada ahli warisnya.

PKL juga merupakan salah satu penggerak perekonomian, sehingga harusnya diperlakukan dan dibina dengan baik.