Dikebut Rampung Tahun Ini, Siapa yang Akan Nahkodai Ditjen Pesantren?

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) tengah berpacu menuntaskan proses pendirian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang selama ini masih berada di bawah Ditjen Pendidikan Islam.

Menteri Agama Nasaruddin Umar optimistis proses pembentukan Ditjen Pesantren akan rampung sebelum pergantian tahun.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai. Ada beberapa persoalan teknis yang sudah diselesaikan. Kita sedang finalisasi, mudah-mudahan sebelum tahun depan sudah lengkap,” terangnya.

Pendirian Ditjen Pesantren bukan sekadar inisiatif Kemenag, melainkan juga hasil dari perhatian langsung Presiden Prabowo Subiyanto. Melalui surat bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden memberi persetujuan pembentukan Ditjen Pesantren dan memerintahkan penyusunan rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar hukumnya.

“Presiden Prabowo memberikan perhatian besar kepada pesantren. Beliau melihat pesantren punya potensi besar membangun karakter bangsa. Karena itu, status pengelolaannya di-upgrade menjadi direktorat jenderal,” tutur Nasaruddin.

Pesantren Akan Mandiri Secara Kelembagaan

Selama ini, pengelolaan pesantren dilakukan oleh satuan kerja setingkat eselon II di bawah Ditjen Pendidikan Islam. Dengan berdirinya Ditjen Pesantren, Kemenag ingin menghadirkan struktur baru yang memungkinkan pesantren berkembang sesuai tradisi, karakter, dan metodologi khasnya.

“Kita akan buat pedoman yang jelas agar pendidikan Islam umum dan pesantren bisa berjalan sesuai karakteristik masing-masing,” jelas Menag.

Pembentukan Ditjen Pesantren juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian. Kementerian PUPR, misalnya, akan membantu perbaikan dan pembangunan infrastruktur pesantren. Bappenas menyiapkan desain penganggaran, sementara Kementerian Keuangan mendukung dari sisi alokasi dana.

“Kementerian Pendidikan pun bersinergi dengan kita. Hampir semua kementerian ikut berperan dalam pemberdayaan pesantren,” ujar Nasaruddin.

Meski struktur kelembagaan sedang difinalisasi, publik mulai menantikan siapa yang akan memimpin Ditjen Pesantren pertama di Indonesia. Menag memastikan, proses penentuan pejabat akan berlangsung objektif dan profesional.

“Pemilihan Dirjen tidak berdasarkan kedekatan pribadi, tapi lewat mekanisme seleksi yang ketat. Kita ingin sosok terbaik yang mampu membawa pesantren lebih maju dengan segala keterbatasannya,” tegasnya.

Dengan berdirinya Ditjen Pesantren, Kemenag berharap dunia pesantren semakin kuat secara kelembagaan, memiliki akses pendanaan yang lebih baik, dan mampu memainkan peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Tahun 2025 bisa menjadi awal babak baru bagi pendidikan pesantren di Indonesia, sekaligus pertanyaan besar yang masih menggantung, siapa yang akan menjadi nahkoda pertamanya?