Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

BPBD, Bekali Penyandang Disabilitas Pengetahuan Komunikasi Risiko

*didukung Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)

0 107

METROJATENG.COM, SEMARANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Unit Layanan Inklusif Disabilitas (LIDi) Provinsi Jawa Tengah, didukung Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), program kemitraan pemerintah Austalia Indonesia untuk ketahanan kesehatan, bersama-sama mendorong peningkatan pengetahuan tentang komunikasi risiko seputar krisis kesehatan di antara penyandang disabilitas di Jawa Tengah, melalui semiloka yang diselenggarakan pada 31 Mei-2 Juni 2022.

Berdasarkan penyampaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Alexander Armin Nugroho, S.Hut, M.Eng. terdapat 126.000 penyandang disabilitas yang bermukim di Jawa Tengah. Kesemuanya baik dengan disabilitas fisik, Netra, tuli, intelektual membutuhkan materi komunikasi mengenai risiko dari ancaman Kesehatan (COVID-19). Komunikasi risiko bertujuan untuk memberikan informasi yang terkini dan terpercaya sehingga kelompok disabilitas dapat mengambil keputusan terbaik untuk dirinya, termasuk mendukung perubahan perilaku kepada pencegahan dan pengendalian penyakit menular (wabah).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, diwakili oleh Yullita
Evarini Y, menjelaskan, “Perubahan perilaku masyarakat merespon suatu wabah penyakit tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, dan tidak bisa tercapai jika belum melalui berbagai proses. Salah satu hal yang dapat mendukung terjadinya hal tersebut adalah komunikasi risiko.”

Melalui semiloka ini Yullita berharap tercapai peningkatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan koordinasi di antara anggota organisasi penyandang disabilitas di Jawa Tengah terkait penyusunan strategi komunikasi risiko, termasuk bagaimana memproduksi materi-materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang inklusif dan sesuai kebutuhan, seputar mitigasi pandemi COVID-19 maupun ancaman-ancaman penyakit menular lainnya di masa mendatang.

Kelompok disabilitas adalah kelompok yang paling memahami kebutuhan informasi yang diperlukan.
Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo menegaskan, “Kelompok disabilitas dapat dan perlu diberdayakan, serta didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengentaskan COVID-19. Paradigma terhadap teman-teman disabilitas harus diubah. Kita semua selayaknya memandang mereka sebagai subyek dalam urusan penanggulangan COVID-19 serta penyakit menular lainnya.

”Pangarso juga berharap hasil semiloka ini bisa mendorong terbukanya akses terhadap proteksi dari
bencana yang lebih luas, bagi penyandang disabilitas baik fisik maupun non-fisik. Proses peralihan dari pandemi menuju endemi memerlukan dukungan komunikasi risiko yang berkelanjutan, Team Leader AIHSP, John Leigh, mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami proses transisi situasi pandemi menuju endemi. Sehingga, pengendalian COVID-19 menjadi kunci utama keberhasilannya.

Komunikasi risiko berperan besar untuk mencapai tujuan tersebut, dan harus disampaikan kepada semua pihak – termasuk kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

“AIHSP mendukung penyampaian informasi yang berbasis komunikasi risiko kepada penyandang disabilitas oleh Pemerintah Jawa Tengah. Pertemuan ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi mengenai Komunikasi Risiko yang sesuai bagi kelompok rentan, termasuk dan terutama dalam upaya mencegah COVID-19 merebak kembali,” imbuh John.

“Unit Layanan Inklusif Disabilitas (LIDi) berperan sangat penting dalam aktualisasi data disabilitas. Utamanya di fase pra dan pasca kebencanaan. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus dan Unit LIDi diharapkan bisa melakukan penanganan bencana termasuk krisis kesehatan yang melibatkan kelompok disabilitas, sehingga lebih inklusif.” Papar Alexander Armin Nugroho, S.Hut, M.Eng. dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah.

Pada lokakarya ini dipaparkan proses pelaksanaan komunikasi risiko pada krisis kesehatan dan strategi
perubahan perilaku pencegahan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang dilanjutkan dengan pendekatan antropologis yang menjelaskan proses pengambilan keputusan di masyarakat.

Semiloka ini membekali kelompok disabilitas dalam pembuatan strategi komunikasi risiko dengan melakukan analisa situasi dan deteksi dini terhadap krisis, merumuskan isu dan masalah yang perlu dipecahkan, serta apa tujuan komunikasi risiko yang akan dijalankan.

Setelahnya perlu ada kepekaan memetakan para pihak dan potensi mereka untuk bekerjasama, menentukan target sasaran khalayak, mengemas pesan-pesan yang efektif sehingga bisa membentuk persepsi yang tepat dan dorongan untuk melakukan aksi positif, memilih moda komunikasi yang paling pas, dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilannya.

Komunikasi risiko, juga dipahami sebagai pendekatan yang selalu berpegang pada bingkai yang netral, dan membekali publik dengan informasi yang imbang agar bijaksana dalam mengambil keputusan bagi keselamatan jiwanya.

Unit layanan disabilitas, sebagai bagian dari BPBD dan wadah kelompok disabilitas akan mengembangkan materi komunikasi risiko yang mewakili berbagai ragam disabilitas dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. (eff)

Leave A Reply

Your email address will not be published.