Warga Mintaragen Sulit Urus Sertifikat Tanah

Ketua Dewan Turun Tangan

Warga setempat sudah berupaya mengajukan sertifikat tanah dengan meminta surat keterangan dari Kelurahan.

TEGAL – Sejumlah warga RT 06/ RW 11 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal mengeluhkan persoalan sertifikat tanah tempat huniannya. Warga menyampaikan sulitnya mengurus sertifikat tanah yang lokasinya terjepit antara PT Pelindo dan PT KAI.

Suasana tatap muka Reses Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno bersama warga Kelurahan Mintaragen. Foto : metrojateng.com/ adithya

“Kita sudah mencoba mengurus. Tetapi terhenti di kelurahan,” ungkap Ketua RT 06, Trianto dalam reses Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno, Kamis (7/2/2019) malam.

Menurutnya, warga setempat sudah berupaya mengajukan sertifikat tanah dengan meminta surat keterangan dari Kelurahan. Namun, ketika warga hendak mengurusnya pihak kelurahan meminta persyaratan surat keterangan tanah tidak dalam penguasaan dari kedua BUMN tersebut.

Menanggapi hal itu, Edy Suripno menyatakan siap mendampingi warga untuk memperoleh surat keterangan tanah dari Kelurahan yang menjadi dasar pengajuan sertifikasi tanah.

“Kita akan bantu warga untuk mengurus. Karena berdasarkan keterangan persil, lahan itu milik negara bebas,” papar Edy.

Padahal, kata Edy, pihak kelurahan seharusnya tidak meminta persyaratan yang diluar batas kewenangan. Karena disana terdapat peta persil. Seyogyanya, kelurahan dapat merealisasikan permintaan warga dengan mengeluarkan surat keterangan tanah.

“Dari surat keterangan tanah itu nantinya akan menjadi persyaratan warga untuk mengajukan permohonan persertifikatan tanah itu,” bebernya.

Nantinya, kata Pria yang akrab disapa Uyip itu, BPN sebelum menerbitkan pasti akan mengumumkan adanya permohonan sertifikat di lahan itu. Sehingga warga masyarakat yang merasa memiliki lahan tersebut bisa mengajukan keberatannya.

“Kalau memang tidak ada, maka sertifikat bisa diurus,” pungkasnya.

Terkait persoalan itu, Uyip menegaskan dirinya akan mendampingi warga. Sehingga bisa terealisasi surat keterangan tanah dari kelurahan untuk kemudian diajukan ke BPN guna mengurus sertifikat hak milik. (MJ-10)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.