Warga Mampu Diminta Urus Sertifikat Tanah Sendiri ke BPN

Meski ada program pengurusan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah, BPN meminta masyarakat tidak sepenuhnya mengandalkan program tersebut.

Sertifikat Tanah
Warga menunjukkan foto copy sertifikat tanah. Foto: metrojateng.com

 

SEMARANG – Plh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Imam Sutaryono mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Namun demikian, ia meminta agar masyarakat tidak sepenuhnya mengandalkan program itu terutama bagi warga yang mampu.

 

‘’Bagi masyarakat yang mampu dapat secara mandiri datang dan mengurus ke BPN (Badan Pertanahan Nasional),’’ ujarnya, saat penyerahan secara simbolis 2.130 sertifikat tanah kepada warga masyarakat dari enam kelurahan di Kota Semarang yang berlangsung di Balai Kota Semarang, Jumat (8/2/2019).

 

Menurut Imam Sutaryono, masih ada sebanyak 1.795 bidang tanah yang belum memperoleh sertifikat. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah syarat yang tidak terpenuhi seperti tidak ada KRK, jika itu tanah warisan tidak ada surat keterangan waris dan surat kematian, serta KTP para ahli waris. Sementara kinerja tim PTSL memiliki waktu yang terbatas.

 

‘’Mereka yang belum memenuhi syarat akan masuk kategori K3 dan akan ditingkatkan jadi K1 di tahun 2019. Ini bukan target tapi akan diselesaikan, kami berharap masyarakat segera memenuhi persyaratan tersebut,’’ katanya.

 

Diungkapkan, bahwa untuk tahun 2019 Kantor Pertanahan Kota Semarang mendapatkan alokasi target kegiatan PTSL sebanyak 5.000 bidang. Yang terdiri dari PTSL Prona sebanyak 4.700 bidang, PTSL-Lintor UMKM sebanyak 200 bidang, dan PTSL-Lintor Nelayan sebanyak 100 bidang.

 

‘’Yang nanti akan tersebar di sembilan kecamatan dan 15 kelurahan. Saat ini kegiatan PTSL sudah dalam tahap pendataan yuridis dan pengukuran bidang tanah pada beberapa kelurahan,’’ tegasnya.

 

Sebelumnya, sebanyak 2.130 sertifikat tanah diberikan kepada warga masyarakat dari enam kelurahan di Kota Semarang.

 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang secara simbolis menyerahkan sertifikat mengatakan, penyerahan sertifikat tanah itu sebagai bagian dari mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang menargetkan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia bersertifikat di tahun 2025. (duh)

 

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.