Wahai Perantau, Segera Urus Formulir A5 agar Bisa Nyoblos saat Pemilu

Formulir tersebut digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih.

SUKOHARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo meminta para perantau segera mengurus formulir A5 agar tetap bisa menggunakan hak politiknya. Dua bulan sebelum coblosan, sudah ada 48 pemilih yang mengajukan formulir untuk pindah pilih tersebut.

Rapat koordinasi KPU Sukoharjo dan PPK, Rabu (13/2/2019). Foto: metrojateng.com

“Saat ini yang sudah mengurus A5 melalui KPU baik yang masuk maupun yang keluar sebanyak 48 orang. Tapi ada juga yang mengurus melalui PPS maupun PPK, yang saat ini sedang kami kumpulkan datanya,” kata Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda usai Rakor di Hotel Tosan, Solo Baru, Rabu (13/2/2019).

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mengurus A5 paling lambat H-60 atau dua bulan sebelum coblosan. Hal ini dilakukan agar masyarakat perantauan bisa nyoblos saat Pemilu 2019 bulan April mendatang.

“Hal ini lebih pada meyiapkan logistiknya, karena logistik tidak mungkin nambah terutama surat suara, hanya 300 ditambah 2 persen, sehingga kami bisa antisipasi lebih awal,” imbuhnya.

Rakor tersebut juga melibatkan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) untuk mempersiapkan rapat pleno terbuka untuk menyesuaikan jumlah Daftar Pemilih Khusus dan Tambahan.

“Kami pastikan KPU siap memfasilitasi agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Untuk itu pemilih yang berada di luar kota agar segera mengurus formulir A5,” tandas Nuril Huda.

Formulir tersebut digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih. Formulir A5 bisa didapatkan pemilih dengan menunjukkan e-KTP maupun identitas lainnya.

KPU akan mencatat jumlah pemilih yang pindah domisili, untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan oleh KPU untuk menyiapkan surat suara sesuai dengan jumlah DPTb di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jika proses pindah domisili tak dilakukan jauh hari sebelum hari pemungutan suara, dikhawatirkan akan menyulitkan KPU dalam proses distribusi surat suara untuk DPTb tersebut. (MJ-28)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.