USM Beri Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jateng

Penanganan bantuan hukum mestinya tidak terfokus di kota besar semata, akan tetapi harus dapat dirasakan hingga tingkat kabupaten/kota.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum USM dan Biro Hukum Pemprov Jateng usai melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, belum lama ini. (istimewa)

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah akan memberikan bantuan hukum ligitasi bagi masyarakat miskin dengan menggandeng beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Salah satunya dengan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM).

Hal tersebut setelah kedua pihak, yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum USM dan Biro Hukum Pemprov Jateng, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan hukum litigasi bagi masyarakat miskin belum lama ini.

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum USM, Agus Saiful Abib SH, MH mengatakan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Pemprov Jateng ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah.

‘’Kabupaten/kota yang belum memiliki perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin diharapkan segera memilikinya,’’ ujarnya, Rabu (6/2/2019).

Menurutnya, hal tersebut agar penanganan bantuan hukum tidak terfokus di kota besar semata, akan tetapi dapat dirasakan sampai tingkat kabupaten/kota.

‘’Pemberian bantuan hukum oleh pemprov Jateng ini dikecualikan untuk masyarakat miskin yang tersandung masalah narkotika,’’ tegasnya.

Biro Hukum Pemprov Jateng menegaskan upaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu Perda Provinsi Jateng No. 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.

Pemprov Jateng juga mengapresiasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sehingga keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kasta. (duh)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.