Tuntaskan Wilayah Kumuh, Pemkot Siapkan Rp 105 Miliar 

Saat ini masih tersisa kurang lebih 112,49 hektare wilayah kumuh di Kota Semarang belum tertangani.

Salah- satu rumah tidak layak huni milik warga di Semarang. (Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh)

 

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang mengklaim wilayah kumuh dari tahun ke tahun terus berkurang. Bahkan untuk program menuntaskan wilayah kumuh itu hingga menjadi zero wilayah kumuh, Pemkot telah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 105 miliar.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti dalam mengupayakan perubahan wajah kota, salah satunya dengan menghapus wilayah kumuh di Kota Semarang. Catatan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 setidaknya ada 415 hekatare (Ha) wilayah yang masuk kategori kumuh.

Namun angka itu setiap tahun terus berkurang. Di tahun 2016 luasan tersebut berkurang menjadi 294,37 Ha, kemudian tahun 2017 kembali berhasil diturunkan menjadi 216,12 Ha, hingga pada akhir tahun 2018 hanya tersisa 112,49 Ha saja.

‘’Dari sisa tersebut, di tahun 2019, Pemerintah Kota Semarang memproyeksikan mampu menangani 90,28 persen dari luasan tersebut, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 105 miliar untuk program penuntasan kawasan kumuh,’’ katanya, Rabu (13/2/2019).

Tren positif dalam penanganan wilayah kumuh tersebut, membuat Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu merasa optimis. Bahwa kawasan kumuh di Kota Semarang pada tahun 2020 bisa menjadi nol persen atau zero wilayah kumuh.

Optimisme tersebut, lanjut Hendi, diperkuat dengan upaya rehab rumah tidak layak huni di Kota Semarang yang juga dapat didorong semakin masif. Terlihat misalnya dari semakin bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni yang direhab di Kota Semarang setiap tahunnya.

Pada tahun 2011 hanya ada sebanyak 204 unit rumah yang direhab. Jumlah itu kemudian terus meningkat hingga di tahun 2019 ini akan ada sebanyak 3.233 unit rumah tidak layak huni yang akan direhab.

‘’Jika ditotal, tak kurang ada 7.155 rumah tidak layak huni yang telah direhab di Kota Semarang,’’ ujar Hendi.

Ditambahkan, pada tahun 2019 ini, rehab rumah tidak layak huni akan dikerjakan melalui sumber pendanaan ABPD Kota Semarang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.

Untuk ABPD Kota Semarang akan digunakan untuk mengerjakan 1.000 unit rumah di 16 kecamatan, sedangkan untuk DAK akan digunakan untuk mengerjakan 162 unit rumah di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, Genuksari, serta Kelurahan Jabungan. (duh)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.