Tuding Pemprov Salahi Aturan, Ternyata Rukma Cs Ikut Tandatangan Persetujuan TPP

PEMERIKSAAN-BPK-JATENG-UANG-KORUPSI
SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemprov Jateng menyalahi peraturan. Menariknya, belakangan terungkap bahwa Rukma dan pimpinan DPRD Jateng ternyata ikut menandatangani persetujuan TPP tersebut.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah menyatakan bahwa TPP Pemprov Jateng menyalahi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). BPK hanya memberikan saran-saran penyesuaian. “Sebab kenyataannya memang tidak melanggar,” katanya di Gubernuran, Selasa (23/6).
Pernyataan TPP melanggar permendagri itu, menurut Ganjar, disampaikan anggota Dewan sendiri. Yang mana hal itu menjadi lucu karena sebelum TPP dikucurkan, Pemprov telah meminta ijin pimpinan DPRD Jateng. Pimwan menyetujui pengucuran TPP melalui dokumen bertajuk “Persetujuan DPRD Terhadap TPP Menjadi Satu Kesatuan dengan Persetujuan Raperda APBD 2015”.
“Ini disetujui semuanya. Tandatangan semuanya ada Pak Rukma, Pak Bambang Priyoko (Wakil Ketua DPRD), Pak Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua DPRD),” papar Ganjar sembari menunjukkan dokumen.
Di sisi lain, pernyataan DPRD bahwa TPP melanggar permendagri harus dikaji ulang. Sebab sesuai dokumen dari BPK, tidak ada kalimat melanggar. BPK hanya meminta Pemprov menyesuaikan pemberian TPP dengan permendagri 13/2006. Pada permendagri tersebut, TPP harus diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
“BPK sarankan dalam pengucuran TPP agar lebih dioptimalkan. Jadi bukan cerita salah. Ini dokumen dari BPK lho,” jelasnya.
Kepada BPK, Pemprov pun telah menyampaikan tanggapan. Bahwa TPP sudah diberikan sesuai ketentuan permendagri. Pada poin beban kerja, besaran TPP dibedakan berdasarkan jabatan, pangkat, dan golongan. Poin lokasi kerja, nominal TPP lebih besar untuk pegawai di kantor perwakilan di daerah dan Jakarta.
Pemprov juga memberi kredit tersendiri pada pekerjaan yang berisiko. Maka TPP lebih besar diberikan pada PNS di biro keuangan, rumah sakit jiwa, dan RS Kusta Kelet Jepara. “Biro keuangan kan mengurusi penata keusahaan keuangan daerah, dan risiko pengelola kas dan pembayar keuangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Ganjar setuju untuk melakukan perbaikan pada pemberian TPP. Nantinya TPP akan merujuk pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional.
“Kita ada waktu dua bulan pernaikan, kita sedang bekerja, Tahap terkini adalah menunggu review dari Kemenpan-RB. Semua tetap kita beri TPP tapi ukurannya saja yang disesuaikan,” jelasnya. (byo)
Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 5 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.