Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Ribuan Buruh Kembali Geruduk DPRD Kota Semarang

DPRD Kota Semarang didesak untuk mendukung penolakan para buruh tersebut dengan membuat surat rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

SEMARANG – Ribuan buruh dari aliansi serikat pekerja di Kota Semarang kembali melakukan aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Rabu (2/10/2019). Mereka menuntut penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman naik mobil menjawab aspirasi dan tuntutan para buruh, Rabu (2/10/2019). Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh

Kedatangan mereka dengan angkutan umum dan motor dikawal oleh satuan Kepolisian dan Satpol PP. Mereka hanya bisa berorasi di depan gerbang pintu masuk balai kota.

Namun empat pimpinan Dewan yaitu Kadarlusman, Muallim, Wahyoe Winarto dan Muhammad Afif akhirnya bersedia keluar menemui pendemo.

Koordinator aksi buruh, Aulia Hakim mengatakan, buruh menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan oleh pemerintah. Revisi yang diklaim untuk perbaikan iklim investasi itu dinilai hanya akan merugikan dan menekan kesejahteraan buruh.

‘’Alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi justeru akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi kalau hanya untuk menurunkan nilai upah minimum, pesangon, hingga membebaskan penggunaan tenaga outsourcing,’’ungkapnya.

Ditegaskan, buruh juga menolak upah murah, dan mendesak pemerintah segera merevisi PP 78/2015 tentang pengupahan seperti telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi saat hari buruh Mei lalu.

Sebab keberadaan PP 78 tersebut, menurutnya, membatasi kenaikan upah buruh hanya sebatas pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal jika pemerintah ingin fokus mendongkrak investasi, mestinya juga perlu menjaga pertumbuhan PDM di atas rata-rata regional dengan mendorong konsumsi rumah tangga.

‘’Kami juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena membuat daya beli masyarakat jatuh. Untuk peserta kelas III rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu. Jika dalam satu keluarga ada suami, istri dan 3 anak maka dalam sebulan mereka harus bayar Rp 210 ribu,’’ tegasnya.

Perwakilan buruh beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kota Semarang, Rabu (2/10/2019). Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh

Sumartatang, peserta aksi lainnya, juga menambahkan DPRD Kota Semarang harus mendukung penolakan para buruh tersebut dengan membuat surat rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

‘’Surat rekom Dewan berisi penolakan buruh Kota Semarang kepada Pemerintah Pusat harus dibuat. Jepara, Demak, dan Karanganyar juga sudah, tentu Kota Semarang juga harus buat rekomendasi,’’ tandasnya.

Menjawab tuntutan buruh, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menyatakan siap untuk selalu mendukung gerakan buruh. Termasuk keberatan buruh dengan rencana revisi UU Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

‘’Kita juga akan perjuangkan yang diinginkan buruh. Agar harapan buruh bisa didengar pemerintah dan berhasil. Prinsip, kami siap mendukung. Tapi hari ini ada Paripurna Pembentukan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Wali Kota juga sedang ke luar kota,’’ tegasnya.

Usai bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan, ribuan buruh pun membubarkan diri. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.