Terungkap! Ratusan Pekerja Asing Bisa Kantongi e-KTP

Temuan itu terungkap berdasarkan data yang masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah.

Kepala Dispermadescapil Jateng, Sugeng Riyanto saat ditemui di kantornya. (Fariz Fardianto/metrojateng.com)

 

SEMARANG – Sebanyak 127 warga negara asing (WNA) yang tinggal di Jawa Tengah kedapatan telah mendapatkan e-KTP. Temuan itu diperoleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Sipil (Dispermadescapil) Jawa Tengah tatkala menerima laporan rekam data e-KTP dari tiap kabupaten/kota.

Kepala Dispermadescapil Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menyebut ratusan WNA yang punya e-KTP itu tersebar di 28 kabupaten-kota di Jawa Tengah.

Namun, menurutnya pemberian e-KTP tidak bisa dilakukan dengan mudah. Prosesnya sangat pelik demi membatasi warga asing yang ingin mengajukan rekam data e-KTP.

Pihaknya memasang syarat mutlak, bahwa WNA yang ingin mendapat e-KTP harus memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh masing-masing Kantor Imigrasi setiap wilayah.

Syarat lainnya yaitu wajib berusia lebih dari 17 tahun dan telah menikah.

“Di Jawa Tengah sendiri, WNA yang memegang KITAS ada 2.732 orang. Mereka tersebar di 28 kabupaten. Dan yang punya KITAP ada 440 orang. Dari jumlah itu, yang sudah melakukan rekam data untuk e-KTP berjumlah 132 orang. Yang sudah terbit e-KTPnya ada sebanyak 127 orang,” kata Sugeng, ditemui metrojateng.com di kantornya Jalan Menteri Supeno Semarang, Selasa (5/3/2019).

Sugeng mengatakan WNA yang paling banyak mendapat e-KTP tinggal di Kabupaten Semarang. Dari jumlah pemegang KITAS 168 orang dan 17 pemegang KITAP, jumlah e-KTP yang diterbitkan buat warga asing di kabupaten tersebut sebanyak 16 orang.

Wilayah lainnya yang banyak menerbitkan e-KTP bagi warga asing yaitu di Sukoharjo. Dari pemegang KITAS 114 orang dan KITAP 15 orang, jumlah e-KTP yang diterbitkan di Sukoharjo ada tujuh. Di Solo dari 12 warga asing yang rekam e-KTP, 12 orang sudah dapat e-KTP, di Cilacap dari 463 pemegang KITAS dan 23 pemegang KITAP, tidak ada yang diterbitkan.

Di Batang dari 483 pemegang KITAS dan 24 pemegang KITAP, ada 12 orang yang rekam e-KTP dan yang sudah diterbitkan e-KTP ada sembilan orang. “Banyak warga asing di Batang yang dapat e-KTP mungkin ada kaitannya dengan pengoperasian PLTU di sana. Lagian di sana kan memang PLTU-nya mempekerjakan orang-orang dari Jepang,” tutur Sugeng.

Kemudian di Salatiga, dari pemegang KITAS 188 orang dan 11 orang pemegang KITAP, yang sudah rekam data ada 10 orang dan tujuh orang sudah dapat e-KTP. Sementara di Boyolali dari 184 pemegang KITAS dan 8 orang pemegang KITAP, hanya ada satu orang yang melakukan rekam data e-KTP. Di kota ukir Jepara, jumlah warga asing yang menerima e-KTP pun juga banyak.

“Penerbitan e-KTP buat WNA yang tinggal di Jepara pasti ada korelasinya dengan operasional PLTU Tanjung Jati B yang mempekerjakan banyak orang asing. Lagipula ada banyak pabrik mebel yang dimiliki oleh warga asing,” tuturnya.

Ia memperkirakan WNA yang dapat e-KTP selama ini berasal dari China dan Jepang. Walau begitu, ia mengklaim warga asing yang mengantongi e-KTP tidak akan pernah bisa mencoblos saat Pemilu nanti. Sebab, jika merujuk UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sudah diatur bahwa WNA tidak punya hak pilih dalam Pemilu.

“Yang membatasi WNA dapat e-KTP itu urusannya Disnaker tiap daerah. Kita sikapnya pasif menerima input data dari Disdukcapil daerah. Tapi sudah ada aturannya bila WNA tidak punya hak pilih,” tegasnya.

Ia meminta KPU harus jeli dalam mendata ulang WNA yang mengantongi e-KTP. Ia mengonfirmasikan bila jumlah warga asing yang dapat e-KTP dari dinasnya berbeda dengan data yang dimiliki dari Disnaker dan pihak imigrasi. (far)

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.