Terdakwa Korupsi Tasdi Minta Duit 10 Kepala Dinas untuk PDIP

Saya juga ketua partai diberi tugas untuk memenangkan partai mulai Pilpres, Pileg dan Pilgub Jateng.

SEMARANG- Bupati Purbalingga Nonaktif, Tasdi mengatakan kasus suap dan gratifikasi proyek Islamic Center yang menjeratnya, tak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan partainya. Seperti diketahui, Tasdi merupakan kepala daerah dari PDIP yang terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada 2017 silam.

Bupati Purbalingga Nonaktif, Tasdi usai sidang di PN Tipikor Semarang, Rabu (28/11/2018). Foto: metrojateng.com/Fariz Fardianto

Sebelum ditangkap KPK, Tasdi saat itu masih rangkap jabatan sebagai Ketua DPC PDIP Purbalingga sekaligus Bupati untuk periode 2016-2021.

“Di samping bupati, saya juga ketua partai sebagai pimpinan DPC PDIP Purbalingga. Saya diberi tugas untuk memenangkan partai mulai Pilpres, Pileg dan Pilgub,” kata Tasdi, usai sidang kasus suap dan gratifikasi terkait proyek Islamic Center yang merugikan negara Rp 1,4 miliar, di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Rabu (28/11/2018).

Tasdi bilang kasusnya itu juga berkaitan erat untuk proses pemenangan Pilgub Jateng. Sebab saat kampanye Pilgub Jateng 2018, ia ditarget meraup suara di Purbalingga 70 persen bagi kemenangan pasangan Ganjar-Yasin.

Untuk memantapkan target itu, pada 10 Juni 2018 kemarin ia menggelar pertemuan besar dengan semua kadernya. Acara yang menjelang Lebaran itu juga bertujuan mengumpulkan semua saksi dan para timses Ganjar-Yasin.

“Waktu itu dapat sumbangan dari Pak Utut dan Pak Ganjar untuk kegiatan penguatan kader dan konsolidasi. Makanya waktu itu saya minta sumbangan Rp 2,5 juta kepada 10 kepala dinas. Itu kejadiannya di rumah makan Joglo,” tuturnya.

Utut yang ia maksud adalah Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR RI. Utut bersama Ganjar Pranowo, katanya memberikan iuran masing-masing Rp 200 juta dan Rp 100 juta ditambah lagi dana gotong royong dari para kader PDIP.

Acara konsolidasi dengan kadernya pun berjalan lancar. Setidaknya Tasdi menyebut ada 3.000 kader PDIP yang hadir dalam kegiatan itu. Kendati demikian, ia menegaskan kesibukannya dalam berpolitik tidak boleh mengurangi tugas utamanya sebagai pelaksana pemerintahan.

“Tapi belum sempat mendeklarasikan Pak Ganjar di Pilgub, saya keburu dibawa KPK waktu itu. Deklarasinya ya enggak jadi,” ucapnya.

Lebih jauh, Tasdi menyampaikan posisinya sebagai bupati sudah bisa membesarkan partainya. Sejak jabatannya naik sebagai anggota DPRD Purbalingga periode 1999-2004 lalu jadi Ketua DPRD Purbalingga periode 2009 2014 dan merangkak jadi Wakil Bupati Purbalingga, ia mengklaim sudah menyumbang banyak fasilitas kepada partainya.

“Awal menjabat DPRD ngasih motor 25 buah. Di tahun 2010 ngasih 20 motor Suzuki, beberapa tahun kemarin ngasih lagi 10 motor. Belum lagi menyumbang mobil bagi partai
dan puluhan motor buat DPC sama PAC 18 kecamatan,” katanya.

Karena itulah, walau kini meringkuk di dalam bui, dirinya berjanji tetap di PDIP. “Walau di penjara, saya tetap PDIP. Sebab itu pas ditangkap KPK saya acungkan salam metal tiga jari,” katanya, seraya memperagakan salam metal kebanggaan kader banteng moncong putih. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.