Terancam Digusur PNS Anyar, Ratusan Honorer K2 Wadul Dewan

Masih ada sekitar 460 tenaga honorer K2 di Kota Semarang. Usianya hampir semuanya sudah di atas 35 tahun.

SEMARANG – Ratusan tenaga honorer kategori dua atau K2 yang ada di Kota Semarang terancam nasibnya. Mereka merasa tidak dapat mengikuti tes seleksi CPNS tahun 2019 dan terancam tergeser posisinya di tempat kerja oleh keberadaan PNS baru.

Para tenaga honorer K2 saat beraudiensi dengan angota Dewan di Ruang Serbaguna 3 DPRD Kota Semarang, Senin (28/10/2019). Foto: metrojateng.com/masrukhin abduh

Puluhan perwakilan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kota Semarang itu, melakukan audiensi dengan DPRD Kota Semarang di Ruang Serbaguna 3 untuk mengadukan nasibnya, Senin (28/10/2019).

Ketua FHK2I Kota Semarang Suharmanto mengatakan, masih ada sekitar 460 tenaga honorer K2 di Kota Semarang. Usianya hampir semuanya sudah di atas 35 tahun, batas maksimal bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2019.

Sehingga jika isunya akan ada pembukaan seleksi CPNS di bulan November nanti maka otomatis tidak bisa mengikuti. Sementara mereka juga merasa akan terancam posisinya jika nantinya ada penempatan PNS baru di tempat kerja.

‘’Bagaimana nasib kami, karena isunya ke depan mau tes CPNS. Kami harap semuanya bisa diangkat PPPK. Kami juga tenaga non ASN atau kontrak, apakah kalau nanti ada PNS baru kami tergeser,’’ ujarnya.

Selain bersilaturahim pihaknya berharap Dewan dapat membantu mencarikan solusi atas kekhawatiran tersebut. Termasuk juga kapan pemberkasan bagi tenaga honorer K2 yang sudah lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

‘’Kami mendorong, kemarin setelah bulan Maret tes PPPK tahap pertama bisa menerima SK, dengan bekal SK itu kami bisa ikut sertifikasi, minimal kesejahteraan kalau ikut sertfikasi kan alhamdulillah, setidaknya dapat honor PPPK dan sertifikasi,’’ jelasnya.

Sementara itu Anang Budi Utomo dari Komisi D DPRD Kota Semarang yang menemui honorer K2 mengatakan, Dewan akan berjuang semaksimal mungkin membantu honorer K2. Baik di tingkat daerah dengan mendorong honorarium lebih dari UMK maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

‘’Intinya kalau memang saat ini masih berhembus isu soal tes CPNS, kebenarannya kita masih belum bisa menjamin. Kemudian pemberkasan (PPPK), hasil koordinasi kami dengan BKD masih menunggu perpres yang mengatur tentang sistem penggajian, yang dari pusat belum turun sehingga pemkot pun kan juga belum bisa,’’ terangnya.

Sedangkan soal kekhawatiran posisinya di tempat kerja akan tergeser jika ada PNS baru, dia menjamin hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan.

‘’Kemudian soal apakah ada pergeseran, kalau yang guru sementara ini yang pensiun kan banyak, nah tinggal nanti pengaturan kebijakan di pemkot khususnya di dinas pendidikan, karena yang pensiun itu setiap tahun kan ratusan, bisa 100-200an, sementara formasi CPNS kan tidak besar sekali, jadi untuk masalah ini paling tidak jangan khawatie dulu lah tentang pergeseran,’’ ungkapnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.