Telan Uang APBD Rp 18 Miliar, Apel Kebangsaan Bakal Dilaporkan ke KPK

Acara Apel Kebangsaan yang menelan uang rakyat senilai Rp 18 miliar dinilai tidak logis. Masalah ini segera menggelinding ke KPK.

Apel Kebangsaan yang dihelat pada Minggu (17/3/2019) di Lapangan Simpang Lima Semarang, menelan APBD Provinsi Jateng Rp 18 miliar. (Fariz Fardianto/metrojateng.com)

SEMARANG – Para pengacara yang tergabung dalam organisasi Advokat Bela Keadilan (Abeka) bakal melaporkan penggunaan dana senilai Rp 18 miliar dalam acara apel kebangsaan, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, mereka menduga pemakaian dana sebesar itu disalahgunakan sehingga berpotensi melanggar hukum.

“Penguasa punya cara. Silahkan saja kami tidak ada urusan dengan itu. Ada yang mendesak KPK untuk menelusuri itu,” ungkap Ketua Abeka Jawa Tengah, Budi Kiyatno, Minggu (17/3/2019).

Desakan untuk melaporkan penggunaan dana apel kebangsaan ke KPK itu muncul tatkala pihaknya selesai menggelar acara di Hotel Grasia Gajahmungkur Semarang, Jumat (15/3/2019).

Ia mengaku sedang meminta data lengkap terkuat penggunaan anggaran Rp 18 miliar itu kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pihaknya juga akan menyomasi Gubernur Ganjar Pranowo untuk meminta data dana apel kebangsaan.

Bila tidak diberikan juga, ia mengancam akan menyeret hal itu ke ranah sengketa informasi.

Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mempertanyakan pemakaian dana sebesar itu untuk mengadakan apel kebangsaan. Apalagi acaranya berdekatan dengan debat ketiga.

“Cuma apakah proposional jika Rp 18 miliar?,” ujar dia mempertanyakan.

Ia yang duduk sebagai anggota DPRD Jateng Komisi A sejauh ini belum ada pembahasan khusus mengenai anggaran untuk kegiatan apel kebangsaan. Pihaknya akan menanyakan kembali kepada ketua Komisi A.

“Komisi A itu banyak. Apakah pas bahas saya tidak tahu. Nanti saya coba ke pimpinan kami di Komisi A,” pungkasnya. (far)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.