Tekan Kecurangan, Bawaslu Bentuk Desa Anti-money Politic di Magelang

Pembentukan desa anti-money politic ini merupakan kelanjutan dari dua kampung anti-money politic yang sudah dibentuk menjelang Pemilu 2019 lalu.

MAGELANG – Sebanyak 11 desa anti-money politic akan dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupten Magelang. Ke-11 desa itu tersebar di lima gunung masing-masing Gunung Andong, Telomoyo, Merapi, Sumbing dan Menoreh.

Sosialisasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Magelang di Hotel Atria. Foto: metrojateng.com/ch kurniawati

“Saat ini kita mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk pembentukan desa pengawasan dan desa anti-money politic,” terang Habib Soleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang di sela-sela kegiatan di hotel Atria Magelang, Senin (4/11/2019).

Dikatakan Habib Soleh, desa tersebut berada di Kecamatan Ngablak, yakni Desa Jogoyasan, Pandean, Pagergunung, Girirejo dan Sumberejo. “Desa-desa ini ada ada diantara gunung Telomoyo dan Andong,” kata Habib.

Sedangkan sisanya tersebar di beberapa kecamatan antara lain, Desa Kaliurang Kecamatan Srumbung, Ngawen Muntilan, kemudian Desa Sambak Kajoran dan Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik, serta Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman.

Menurut Habib, dari jumlah itu, sudah ada dua desa lagi yang ingin disosialisasi untuk menjadi desa anti-money politic. “Sehingga target dari Bawaslu Jawa tengah untuk membentuk 3 desa pengawasan dan 3 desa anti-money politic akan terpenuhi bahkan bisa 2 kali lipatnya,” ujarnya.

Menurut Habib, pembentukan desa anti-money politic ini merupakan kelanjutan dari dua kampung anti-money politic yang sudah dibentuk menjelang Pemilu 2019 lalu.

“Jadi sebelumnya kita petakan dulu, mana desa yang dulu ada laporan money politic. Seperti di Ngawen Muntilan, dulu ada laporan,” bebernya.

Sutrisno, mantan Panwascam Ngablak mengaku sangat mengapresiasi pembentukan desa anti money politic. Pembentukan itu dimaksudkan agar kesadaran masyarakat untuk tidak menerima uang saat pilakda semakin meningkat.

Menurut dia, respons dari masyarakat cukup bagus dan antusias. Sebab masyarakat juga menginginkan suasana yang kondusif setiap menjelang pilkada. “Masyarakat tidak menginginkan adanya gesekan-gesekan yang menimbulkan perselisihan akibat perbedaan pilihan,” katanya. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.