Tata Kelola Desa Dinilai Belum Berkeadilan

UU Nomor 6 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kelemahan terkait kebijakan tata kelola desa. 

SEMARANG – Kebijakan tata kelola desa di Indonesia saat ini dinilai belum berkeadilan. Ironisnya hal itu disebabkan karena lemahnya perundang-undangan yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah desa.

Ketua dewan penguji Prof Dr H Gunarto SH SE Akt MHum memberikan ijazah secaa simbolis kepada Sukimin usai ujian promosi doktor ilmu hukum di Unissula, Semarang. Foto: dokumentasi

Hal itu disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM), Sukimin SH MH, saat mempertahankan disertasinya berjudul ‘Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan’dalam Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum di Unissula, Semarang, (8/10/2019).

Sukimin berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi. Dan berhasil meraih IPK 3,77 dengan predikat cumlaude dan merupakan lulusan doktor di bidang hukum yang ke 252 Unissula Semarang.

Menurut Sukimin, dari hasil temuan penelitiannya saat ini kebijakan tata kelola desa belum berkeadilan. Karena UU Nomor 6 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat kelemahan terkait kebijakan tata kelola desa.

‘’Kelemahan terletak pada Pasal 24 dan pasal 75 ayat 1 dan 2 UU Desa yang memberikan kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,’’ ungkapnya.

‘’Norma hukum tersebut perlu dilakukan perubahan agar kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa lebih berkeadilan,’’ tambahnya.

Adapun temuan kelemahan dalam hal tata kelola otonomi desa, dia menyebutkan di antaranya kelemahan terletak pada substansi hukum. Yakni pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas transparasi dan partisipasi.

‘’Dimana peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu perlu akuntabilitas transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan desa,’’ terangnya.

Berikutnya kelemahan terkait dengan budaya hukum. Menurutnya, budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat tingkat lokal, berimbas pada cara pandang masyarakat.

‘’Dengan budaya patrimonial itu, masyarakat akan melihat kepada desa atau birokrasi tingkat desa itu sebagai orang yang harus dipatuhi,’’ ujarnya.

Sementara untuk yang ke tiga, Sukimin menjelaskan terkait dengan kelemahan struktur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

‘’Egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kebijakan rekonstruksi tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa adalah untuk memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan di masyarakat dan lingkungan berbasis nilai keadilan berkelanjutan’’ ungkapnya.

Sehingga lanjut Sukimin, kepala desa bukan sebagai pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang berpotensi ada penyalahgunaan.

‘’Rekonstruksi pasal dalam penelitian ini, merevisi pasal 24 dan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga mampu menjamin kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan berbasis nilai keadilan,’’ tegasnya. (duh)

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.