Tak Terima Dipecat, Mantan Anggota Polisi Gugat Polda Jateng

Mantan anggota polisi tersebut menduga pemecatan itu ada kaitannya dengan orientasi seks berbeda yang dialaminya.

SEMARANG – Seorang mantan anggota polisi berinisial TT menggugat Polda Jateng terkait pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya pada bulan Desember 2018 lalu. TT menduga pemecatan tersebut ada kaitannya dengan orientasi seks yang dialaminya. Hal itu dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi.

Ilustrasi

Menurut kuasa hukum TT, Maruf Bajammal, kasus yang menimpa kliennya tersebut berawal pada 14 Februari 2017 lalu. Saat itu TT ditangkap oleh jajaran anggota Polres Kudus dengan dugaan melakukan pemerasan. TT sempat dibawa meskipun sempat tidak sepakat karena tidak didasari surat perintah penangkapan. TT dibawa ke Mapolres Kudus untuk menunggu personel Polda Jateng karena yang bersangkutan merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng dengan pangkat Brigadir.

“Tanggal 14 Februari 2017 sempat dibawa meski klien saya tidak sepakat karena tidak ada surat perintah penangkapan. Lalu di Mapolres Kudus ada seseorang yang diduga korban dimintai keterangan, terduga korban mengatakan tidak ada pemerasan,” kata Maruf saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 TT kembali diperiksa karena dianggap melakukan hubungan seks menyimpang. Pemeriksaan terus berlanjut pada tanggal 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.

“Pemeriksaan dilakukan tanpa ada laporan tuduhan. Laporannya baru ada tanggal 16 Maret 2017. Jadi diperiksa dulu, baru ada laporannya. Itu pun bukan laporan masyarakat,” jelas Maruf.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 18 Oktober 2017 TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap nomor 14 tahun 2011 dan hasilnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Surat keputusan PTDH kemudian keluar pada tanggal 27 Desember 2018.

“Sebenarnya tidak ada yang melihat hubungan seks menyimpang itu. Hanya saat diperiksa ditemukan kondom dan tisu basah,” ungkap Maruf.

TT melakukan banding ke komisi banding terkait pemberhentian pada April 2018. Namun banding banding ditolak hingga akhirnya keluar surat keputusan PTDH pada tanggal 27 Desember 2018. Setelah itu, TT kemudian mengambil langkah lain dengan menggugat Polda Jateng dalam hal ini Kapolda Jateng. Gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019.

Maruf mengungkapkan pemberhentian kliennya tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi. Menurutnya dilihat dari sisi HAM orientasi seksual apa pun harus diperlakukan sama. TT juga tidak membantah kalau dirinya memiliki orientasi seksual minoritas, dalam hal ini suka sesama jenis.

“Terhadap anggotanya saja seperti itu, kalau ada masyarakat yang dianggap menyimpang (orientasi seksnya) apakah tidak dapat pelayanan atau keadilan. Itu tadi, prinsip non diskriminasi. Pemberhentian itu juga sama sekali tidak melihat rekam jejak klien saya, sebelumnya dia tidak bermasalah,” paparnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Agus Triatmaja mengatakan, berdasarkan data Propam Polda Jateng TT dijerat Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KKEP). “Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” katanya.

Namun saat disinggung terkait apa yang yang dimaksud dengan tercela, Agus menyatakan penyidik hanya menyampaikan perbuatan tercela yang menjadi pertimbangan putusan PTDH. (aka)

 

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.