Tak Pernah Koordinasi, Trans Jateng Koridor 3 Tuai Polemik

Rute Trans Jateng seharusnya bisa dibuat saling terkait dengan Trans Semarang.

SEMARANG – Rencana peluncuran Trans Jateng koridor 3 terus menuai polemik. Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang merasa tidak pernah diajak koordinasi.

BRT Trans Semarang. 

”Dalam perencanaan kami sama sekali tidak pernah diajak duduk bareng dalam rangka penyusunan rute Trans Jateng koridor 3 ini,” kata Kepala BLU UPTD Trans Semarang, Ade Bhakti Ariawan, Selasa (13/8/2019).

Menurut Ade, secara rute seharusnya rencana koridor 3 bisa dibuat saling terkait dengan Trans Semarang. Karena Trans Semarang sudah terhubung dengan semua simpul di perbatasan Kota Semarang dengan kabupaten sekitar.

”Kenapa tidak disambung saja dari simpul-simpul tersebut ke wilayah kabupaten sekitar, supaya cakupan pelayanan transportasi umum ini sampai ke wilayah yang lebih luas, jadi lebih banyak masyarakat Jawa Tengah yang menikmati layanan yang disediakan Pemprov Jateng ini,” ungkapnya.

Ade menyebutkan, jika berpikir hanya untuk melayani buruh yang ada dari Kendal ke Kawasan Industri Wijayakusuma, Trans Semarang sudah melayani rute dari Terminal Mangkang sampai dengan gerbang masuk kawasan industri tersebut.

”Sebenarnya bisa saja kok kalau saja ada komunikasi yang baik untuk kita kolaborasi. Jangan kemudian demi satu kebijakan, demi mengedepankan satu pelayanan, terus tidak mengindahkan apa yang sudah ada,” katanya.

Ade mencontohkan, keduanya bisa mengintegrasikan tarif dalam integrasi rute tersebut. Yaitu penumpang dari Kendal bisa naik Trans Jateng kemudian turun di Terminal Mangkang untuk berpindah ke Trans Semarang, kemudian dilanjutkan ke arah Kawasan Industri Wijayakusuma.

”Kemudian di Kawasan Industri Wijaya Kusuma kenapa tidak disediakan saja shuttle untuk melayani pekerja ini, toh pergerakan pekerja kan tidak sepanjang hari sepanjang waktu,” jelasnya.

Apalagi kemarin, lanjut Ade, Organda Kota Semarang memberikan statement mereka belum diajak diskusi terkait hal ini.

”Kan lucu, ya memang ini Trans Jateng di bawah pengelolaan Pemprov Jateng. Kota Semarang juga bagian dari Jawa Tengah, so, kenapa seperti ini? Inilah perlunya duduk bareng, jangan hanya mengikuti apa kata konsultan kaitan perencanaan. Bisa jadi ada hal-hal yang memang belum dikaji oleh tim. Khususnya dampak-dampak terhadap kondisi existing,” katanya.

Ade mencontohkan pengalaman dan pelajaran ketika operasional Trans Jateng rute Bawen-Tawang beroperasi.

”2017 yang lalu ketika operasional Trans Jateng rute Bawen-Tawang beroperasi. Apakah sebelumnya sudah dihitung dan dipertimbangkan efek berhimpitannya dengan Trans Semarang, sampai 90% lebih rute berhimpitanya? Saya kira belum, dan efeknya saat itu kepada kami adalah penurunan jumlah penumpang yang berimbas pada pendapatan dari sector tiket di koridor 2,” terangnya.

”Sampai-sampai tiga bulan setelah operasional Trans Jateng 2017 yang lalu, karyawan kami telat menerima gaji karena menurunnya pendapatan. Apakah mau terulang lagi?,” tegasnya.

Perlu diketahui, lanjut Ade, bahwa Trans Semarang saat ini dikelola oleh BLU UPTD Trans Semarang. Artinya ada beberapa pos anggaran salah satunya gaji karyawan yang dibackup dengan anggaran BLU (Rencana Bisnis Anggaran) yang harus dicari dari sektor tiket, bukan mengandalkan APBD.

Menurutnya, itu adalah prinsip yang dipegangnya untuk berupaya meningkatkan kemandirian BLU sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, supaya tidak banyak tergantung dengan APBD.

”Ini yang tidak banyak orang tau bahwa pelayanan kami berbanding lurus dengan sehat tidaknya keuangan kami. Semakin pelayanan bagus, semakin pendapatan meningkat, semakin kesejahteraaan para pelayan ini baik, pengguna layanan semakin puas, itu semua lingkaran yang saling terkait,” jelasnya.

Diakui, memang ada pengamat yang berpendapat, bahwa transportasi publik yang disubsidi jangan berorientasi kepada pendapatan. Tapi perlu diketahui bahwa prinsip kemandirian tidak bisa lepas dari BLU Trans Semarang ini, dan diharapkan terus dijaga dan ditingkatkan seiring sejalan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri.

”Ini yang pengelola Trans Jateng belum rasakan, karena pengelola Trans Jateng saat ini bukan Badan Layanan Umum seperti kami di Trans Semarang,” tandasnya.

Ade menegaskan, karena Semarang juga bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, pihaknya berharap rute Trans Jateng koridor 3 bisa kembali dikaji untuk dicari win-win solutionnya.

Sehingga tidak banyak pihak yang terdampak, tapi justru banyak pihak itu bisa berkolaborasi membangun suatu sistem transportasi yang lebih baik. ”Seiring sejalan dengan konsep Bapak Wali Kota Semarang bergerak bersama dalam membangun Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.