JKN KIS

SEMARANG – Sejak tahun 2015 BPJS Kesehatan telah merilis Elektronik Data Badan Usaha (Edabu). Tujuan diluncurkannya Edabu ini untuk memudahkan badan usaha dalam mengurus kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu…

SEMARANG – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).…

JAKARTA – Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden…

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 itu salah satunya mengatur kelas PBI baik yang didanai APBN dan APBD.

Pemerintah Daerah diharapkan turut menyosialisasikan kebijakan terbaru, melakukan upaya peningkatan kepatuhan stakeholder terhadap regulasi.

Puskesmas sebagai FKTP menjadi garda pertama dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS dan dekat dengan masyarakat.

Peserta prolanis, lanjut dia, juga akan mendapatkan informasi tentang jadwal periksa laborat rutin, jadwal kegiatan senam dan edukasi.

Dengan adanya aturan tersebut, akan ada beberapa perbedaan mengenai manfaat skrining riwayat kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Setiap bidan perlu membantu dan mengedukasi masyarakat khususnya ibu hamil tentang kewajiban serta keuntungan mendaftarkan bayinya sesegera mungkin pasca lahir.

Sistem fingerprint untuk mengidentifikasi pasien di rumah sakit apakah yang bersangkutan benar-benar pemegang kartu JKN-KIS.