Sudah Bayar Jutaan, Empat Tahun Sertifikat Tanah Belum Kelar

Seharusnya pembuatan sertifikat dari Leter C, hanya butuh waktu satu tahun, pemecahan sertifikat sekitar enam bulan, dan balik nama sudah sertifikat hanya satu bulan bisa selesai.

BANYUMAS – Sejumlah warga di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara merasa ditipu oleh salah seorang perangkat kelurahan yang mengurus pembuatan sertifikat tanah. Padahal warga sudah membayar biaya Rp 2-3,5 juta, namun hingga empat tahun berlalu sertifikat belum diterima.

Sertifikat Tanah
Sri Ujiati menunjukkan bukti kuitansi pembayaran pengurusan sertifikat, yang empat tahun belum juga selesai. Foto: metrojateng.com

Sri Ujiati (63), warga Grumbul Watumas, Kelurahan Purwanegara yang ikut membuat sertifikat mengaku sangat geram dengan pelayanan pemerintah. Dia mengatakan, untuk mengurus sertifikat harus mengeluarkan biaya Rp 3.700.000.

“Saya sudah bolak-balik ke kelurahan, dan kecamatan, tapi jawaban mereka, selalu mengatakan sedang proses. Padahal, saya mengurus sudah sejak 2014, ini sudah hampir empat tahun. Saya juga sudah membayar lunas untuk pengurusannya, ini ada bukti kuitansinya,” katanya saat ditemui metrojateng.com di rumahnya, Selasa (31/7).

Sri menambahkan, pengurusan sertifikat miliknya hanya balik nama. Menurutnya, untuk pengurusan balik nama seharusnya tidak sampai bertahun-tahun.

BACA JUGA: Jokowi Perintahkan BPN Kebut Penerbitan Sertifikat Tanah

Dia juga menyesalkan, perangkat kelurahan yang dulu menarik biaya pengurusan sertifikat yang kurang bertanggung jawab. Pasalnya, jika dicari ke kelurahan maupun ke kecamatan selalu tidak ketemu. Sri mengaku merasa ditipu, dengan pelayanan yang sangat lamban serta tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

“Saya membuat sertifikat lewat perangkat Kelurahan Purwanegara, Pak Siswoyo namanya. Saya sering nanya, tapi dilempar sana, dilempar sini oleh perangkat kelurahan dan kecamatan. Tiga tahun yang lalu memang sudah diukur tapi diukurnya kaya tipu-tipuan, butinya sampai sekarang belum selesai. Kalau saya tanya bilangnya sedang proses, dulu bilangnya 2016 bulan April selesai, tapi nyatanya belum selesai,” ketusnya.

Dikatakan, untuk warga yang menjadi korban lambannya pengurusan sertifikat di Kelurahan Purwanegara ada sekitar 10 orang. “Itu saja yang ketahuan, kalau ditelisik lagi mungkin masih banyak warga yang sertifikatnya belum jadi. Kalau bulan ini belum selesai juga, saya berencana akan mengadu ke Dewan atau ke Polisi sekalian,” ujarnya.

Warga lain, Sumarni (48) juga mengalami hal yang sama. Bahkan satu keluarga Sumarni menjadi korban lambannya pengurusan sertifikat oleh pemerintah. Untuk pengurusan sertifikat, Sumarni dan keluarga sudah membayar lunas sejak 2013, masing-masing ditarik Rp 3 juta.

“Saya satu keluarga hanya pemecahan sertifikat. Empat keluarga dari 2013 belum jadi. Kami sudah membayar Rp 3 juta, ada juga yang membayar Rp 3,5 juta, ada juga yang membayar Rp 2,5 juta. Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan sertifikatnya jadi kapan,” katanya.

“Saya sudah puluhan kali menanyakan, sampai malu saya datang ke Kelurahan sama Kecamatan. Tapi, hasilnya nihil cuma dapat jawaban sedang proses, sedang proses terus,” ujarnya.

Dia khawatir jika sertifikatnya disalahgunakan. Hal itu, karena sertifikat asli dibawa salah satu perangkat kelurahan yang mengurus pembuatan sertifikatnya.

BACA JUGA: 20 Tahun Reformasi, Jokowi Diminta Berantas Mafia Tanah

“Harapannya cepet selesai kan udah lama kata Pak Jokowi ada program sertifikat. Program tersebut juga membantu percepatan masyarakat mengurus sertifikat. Tapi, tapi nyatanya ini sudah lebih dari satu tahun bahkan lima tahun,” ujarnya.

Ganti Lurah

Dikonfirmasi terpisah, Lurah Purwanegara Tarwono mengaku tidak tahu menahu persoalan keterlambatan pengurusan sertifikat tersebut. Menurutnya, pada saat pengurusan tersebut dia belum menjabat di Kelurahan Purwanegara.

Sertifikat Tanah
Dua warga Kelurahan Purwanegara menunjukkan fotocopy Sertifikat dan bukti pembayaran pengurusan sertifikat. Foto: metrojateng.com

“Saya baru menjabat bulan Mei 2018, yang ngurusi perangkat sebelumnya Siswoyo dan lurahnya Pak Tarwan. Perangkatnya sudah pindah, saya dari Kelurahan Tanjung mutasi ke sini, dan yang lurah sini ke Tanjung. Sementara perangkatnya dimutasi ke Kelurahan Bancarkembar,” ujarnya.

Menurutnya, untuk pengurusan sertifikat seharusnya tidak selama ini. Dia menyebutkan, seperti pembuatan sertifikat dari Leter C hanya butuh waktu kurang lebih satu setengah tahun, sedangkan untuk bailk nama dan pemecahan sertifikat tidak sampai satu tahun.

“Kalau sampai lima tahun ini sudah terlalu lama. Ada kemungkinan mandek di kecamatan atau belum selesai oleh perangkat sebelumnya,” katanya.

Saat ditanya soal biaya pengurusan dari Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta, dia mengatakan besaran biaya tersebut wajar dan memang ada biayanya. Dia menyebutkan, biaya tersebut di antaranya digunakan untuk proses ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), membeli blangko, pengetikan dan lainnya.

“Untuk nominalnya betul dua sampai tiga juta. Tarif ditentukan oleh luas tanah dan prosentase harga jual beli BPHTB, dan NJOP nilai segitu wajar. Karena, kalau mengurus ke notaris biayanya mahal. Biaya tersebut digunakan untuk biaya BPN ada, kecamatan untuk pengetikan membeli blangko yang cukup banyak,” urainya.

Untuk saat ini, lanjutnya pihaknya tidak bisa berbuat banyak hanya dapat bisa membantu memfasilitasi sampai ke kecamatan dan mengkonfirmasi ke pejabat sebelumnya.

“Ada dua kemungkinan ini mungkin ketriwal (tercecer) di BPN, atau mungkin juga mandek di antara perangkat atau kecamatan. Di sini juga kendalanya kasi pemerintahan yang mengurus sudah meninggal. Ke depannya, kami akan terus membantu masyarakat untuk menyelesaikan, dan secepatnya menemui ke perangkat yang dulu mengurus pembuatan sertifikat ini,” jelasnya.

Terpisah, Komisi A DPRD Banyumas Sardi Susanto saat dihubungi mengatakan bahwa kasus yang menimpa warga Kelurahan Purwanegara ini sudah keterlaluan. Menurutnya perangkat desanya “ngawur”.

“Kalau seperti ini perangkatnya yang ngawur, jangan-jangan datanya tidak masuk. Ini permasalahan besar di Banyumas. Seharusnya, tidak selama ini mengurus sertifikat,” katanya.

Atas kejadian ini, Sardi pun menyarankan untuk masyarakat yang menjadi korban segera mengadu ke Komisi A DPRD Banyumas, agara bisa didampingi hingga selesai. “Warga segera kesini, bawa data dan berkasnya sekalian yang komplit. Nanti dari Komisi A akan mendampingi dan memfasilitasi hingga ke BPN. Pokoknya sampai tuntas,” pungkasnya. (MJ-27)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.