Suara Nelayan Siapa Dengar? Perlu Mimbar Nelayan

Penulis : Hendra Wiguna (Pemerhati Nelayan)

 

Perhelatan Pilkada serentak 2020 sudah mulai hangat, kali ini berbeda dengan biasanya ditengah pandemi ini ada hal lain yang menjadi sorotan yakni pro kontra pelaksana pilkada itu sendiri. Menjadi sorotan tersendiri kala dua ormas tertua dinegri ini yakni, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah menyampaikan sikapnya tentang penundaan penyelenggara PILKADA serentak. Menanggapi hal ini, pemerintah langsung merespon dengan menggelar rapat bersama DPR RI, BAWASLU, KPU dan DKPP RI. Berdasarkan surat kesimpulan yang beredar, PILKADA serentak akan tetap dilangsungkan dengan menerapkan protokol Covid-19. Persoalan ini kini bergulir menjadi isu yang hangat baik dikalangan masyarakat bawah ataupun dielit politik negri ini. 

 

Perhatian akan pelaksanaan PILKADA Serentak dari berbagai pihak adalah sinyal positif akan keberlangsungan demokrasi di negeri ini, akan tetapi jangan sampai menggeser tujuan mulia dari PILKADA itu sendiri yakni menghasilkan pemimpin yang mampu mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan rakyatnya. Jika tujuan itu dirasa terlalu tinggi, maka paling tidak PILKADA ini bisa menjadi momentum bagi rakyat untuk mendesak calon kepala daerah (politikus) membuat kontrak politik. Hal ini nantinya bisa menjadi sarana rakyat menagih janji dari calon kepala daerah yang terpilih.

 

Berdasarkan data PILKADA Serentak 2020 yang mana merupakan Pilkada serentak gelombang keempat, terdapat 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Berdasarkan data yang kami himpun dari 261 daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan PILKADA serentak sekitar 176 (67%) merupakan daerah pesisir, sedangkan dari 9 Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur kesemuanya merupakan wilayah pesisir dan akan melibatkan 392.344 nelayan dalam perhelatannya.

 

Provinsi Jawa Tengah sendiri sebagai provinsi yang memiliki wilayah pesisir yang luas, akan melangsungkan PILKADA sertak di 21 kabupaten/kotanya. Dan yang menjadi sorotan adalah setengahnya dari daerah tersebut merupakan daerah pesisir, baik pesisir utara maupun pesisir selatan. Adapun wilayah pesisir utara yang akan melangsungkan Pilkada, yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk wilayah pesisir selatan, yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonogiri. 

 

Jika perhelatan PILKADA akan tetap dilaksanakan dengan protokol Kesehatan Covid-19, sudah dipastikan pertemuan antara calon kepala daerah dengan rakyat sebagai pemilihnya tidak akan se-intensif pilkada sebelumnya. Terutama bagi para nelayan yang terbilang kesibukannya dilaut, terlebih kebanyakan nelayan masih belum bisa mengakses internet baik karna gaptek ataupun karna sinyal yang belum sampai ke wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan.

 

Tentu hal ini perlu menjadi perhatian khusus, karna bagaimanapun negara menjamin kedudukan mereka sama dengan yang lainnya. Karnanya perlu sarana pendukung agar nelayan mampu menyampaikan ide, gagasannya serta harapannya kepada para calon kepala daerah. Hal ini demi hajat hidup nelayan kedepannya, terlebih bagi daerah yang calon kepala daerahnya hanya satu tentu ini menjadi catatan khusus. Kemungkinan kecil nelayan akan dilirik karna beberapa hal, pertama karna jumlahnya tergolong sedikit jika dibandingkan dengan yang beraktivitas didarat, kedua menyusuaikan waktu dengan nelayan yang terbilang cukup sulit mengingat jam kerja nelayan berbeda satu sama lainnya.

 

 Konsekuensinya akan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali aspirasi nelayan yang sampai ke calon kepala daerah tersebut, alhasil nasib nelayan dari tahun ke tahun sama saja. Hal ini yang tidak diharapkan terjadi dimana dari PILKADA ke PILKADA keberadaan nelayan seolah-olah tidak dihitung keberadaannya, akibatnya nelayan hanya dijadikan objek pembangunan. Padahal jika nelayan di ikut sertakan dalam rembuk pembangunan tentu apa-apa yang dihasilkan akan tepat guna dan sesuai dengan harapan nelayan. Keikutsertaan nelayan dalam rembuk pembangunan ini, menjadi bagian dari gotongroyong dan kesadaran bahwa jika ingin sejahtekan maka harus ikut andil dalam pembangunan. Hal ini juga sebagai wujud mengamalan dari firman Tuhan;

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,” (QS. Ar-Ra’d:11)

 

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, tentu firman Tuhan tersebut menjadi petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Semoga kedapan akan ada langkah positif dari KPU sebagai penyelenggara PILKADA untuk dapat memfasilitasi tersampaikannya suara nelayan sebagai bagian dari warga negara, atau paling tidak ketika ada debat calon kepala daerah ada isu kenelayanan yang disampaikan atau lebih bagus lagi jika panelisnya ada seorang nelayan. 

 

Hal ini sebagai upaya hadirnya jaminan perlindungan nelayan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Sehingga perhelatan PILKADA mampu menjadi pendorong kesejahteraan nelayan, karna dengan terjaminnya kesejahteraan nelayan makan terjamin pula sumber pangan bangsa dengan demikian kita telah Kembali kepada marwahnya sebagai bangsa samudera. Nelayan ada, pangan ada, Indonesia Merdeka!!!(*)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.