Sosialisasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Semarang

Bahas BPR Syariah

Pembentukan BPR Syariah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dan pinjaman modal usaha yang berbasis syariah

raperda semarang
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Ery Sadewo didampingi anggota Komisi A Fajar Rinawan S menyampaikan materi tentang raperda inisiatif DPRD Kota Semarang. (foto: Humas DPRD Semarang)

SEMARANG – Sekretariat DPRD Kota Semarang kembali menggelar kegiatan sosialisasi raperda yang menjadi inisiatif DPRD Kota Semarang. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah kelurahan dengan menampilkan narasumber dari anggota DPRD Kota Semarang.

Selain itu anggota dewan ini juga didampingi pejabat di lingkungan pemkot serta kecamatan setempat. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, ketua RT/RW kelurahan setempat, tokoh pemuda dan lain sebagainya.

Seperti yang dilaksanakan akhir pekan lalu yang berlangsung di Balai Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Dalam pertemuan kali ini diisi dengan sosialisasi dari dan Ketua BPP DPRD Kota Semarang Fajar Rinawan Sitorus yang didampingi anggotanya Ery Sadewo.

raperda semarang
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Sovan Haslin Pradana menyampaikan materi tentang raperda inisiatif DPRD Kota Semarang. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Raperda BPR Syariah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kota Semarang. Sesuai ketentuan Raperda sebelum disahkan menjadi Perda perlu ada masukan dari tokoh masyarakat, pengurus RT/ RW, tokoh pemuda dan lain sebagainya.

Ketua BPP DPRD Kota Semarang, Fajar Rinawan S, menjelaskan bahwa pembentukan BPR Syariah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dan pinjaman modal usaha yang berbasis syariah.

raperda semarang
Ari Purbono, SE anggota Komisi B DPRD Kota Semarang menjadi salah satu narasumber pada sosialisasi raperda inisiatif DPRD Kota Semarang. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Fajar Rinawan dalam menjawab pertanyaan dari warga yang hadir menyampaikan bahwa prinsip dasar dari pembentukan BPR Syariah ini adalah sesuai dengan dasar dan mekanisme syariah, sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Fajar juga menambahkan bahwa pendirian BPR Syariah ini selain untuk mengurangi monopoli juga untuk menciptakan persaingan yang sehat di pasar pembiayaan dan permodalan, serta bisa menjadi pilihan bagi masyarakat.

raperda semarang
Anggota Komisi D, Wilujeng Riningrum menjadi narasumber dalam sosialisasi raperda inisiatif DPRD Kota Semarang. (foto: Humas DPRD Kota Semarang)

“Khususnya dalam mengajukan pinjaman pembiayaan dan permodalan untuk pendirian serta pengembangan usaha,” ujar Fajar Rinawan S. Selain di Manyaran, kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Balai Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat.

Dalam Sosialisasi Raperda Inisiatif BPR Syariah dipimpin langsung Ketua Pansus BPR Syariah Ari Purbono dan dimpingi Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang Wilujeng Riningrum, PLT Lurah Bongsari yang juga merangkap Sekcam Semarang Barat, Pranyoto.

raperda semarang
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono menyampaikan materi tentang raperda yang menjadi inisiatif DPRD Kota Semarang.
Foto Humas Sekretariat DPRD Kota Semarang.(foto: Humas DPRD Kota Semarang)

Dalam pertemuan khususnya dengan warga Bongsari, warga mengapresiasi adannya Perda BPR Syariah karena BPR syariah ini langsung dikelola oleh BUMD Kota Semarang. “BPR Syariah ini diawasi langsung oleh OJK, kami mengajak warga untuk bersama-sama menjadi warga yang sejahtera dan hebat,” ujar Ari Purbono. (ADV)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.