Soal Vonis Korupsi Yahya Fuad, Ganjar Serukan Pertobatan

Pentingnya Transparansi Pemerintahan

Ada dua hal fundamental yang harus dilakukan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan

MAGELANG – Gubernur Ganjar Pranowo minta kepada seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah untuk melakukan pertobatan nasional. Ganjar menyampaikan hal itu saat menanggapi vonis empat tahun penjara atas Bupati Kebumen (nonaktif) Yahya Fuad dalam kasus korupsi yang diadili Pengadilan Tipikor Semarang.

vonis yahya fuad
Gubernur Jateng saat membuka Musda KNPI Propinsi Jateng di Hotel Atria Magelang, Selasa (23/10). (foto: metrojateng/Ch Kurniawati)

“Tadi saat membuka Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan – red), saya minta semua kepala daerah melakukan pertobatan nasional,” kata Ganjar usai membuka Musda KNPI Propinsi Jateng, di Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (23/10/18).

Ia menekankan, vonis empat tahun penjara bagi Yahya bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak. “Terutama bagi para kepala daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Jangan lakukan hal yang serupa,” tandas Ganjar.

Menurut Ganjar, ada dua hal fundamental yang harus dilakukan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Yakni pemerintahan bersih dan melayani masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, ada salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan. Yakni dengan mengawal secara langsung jalannya pemerintahan.

Sebelum menjabat, seorang kepala harus melewati beberapa tahapan. Yaitu disumpah memakai kitab suci dan menandatangani pakta integritas. Namun hal itu tidak akan cukup tanpa pengawalan dan pengawasan. “Makanya saya bilang transparansi pemerintahan itu menjadi penting agar laporan-laporan bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ganjar menyatakan dirinya cukup malu atas sejumlah kasus korupsi yang menjerat beberapa kepala daerah di Jawa Tengah. Sebelum Kebumen, kasus korupsi juga terjadi di Klaten, Tegal dan Purbalingga. “Cukuplah, kita malu. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” ucapnya.

 

Wakil Bupati Menggantikan

Terkait pengganti bupati (nonaktif) Kebumen pasca vonis, Ganjar mengemukakan bahwa sudah menjadi aturan bahwa yang mengganti adalah wakil Bupati Yazid. “Ya sudah otomatis yang mengganti adalah wakil bupati. Ini tidak usah memakai kebijakan lagi. Sekarang yang penting bagaimana mencegah korupsi,” tandasnya.

Seperti diketahui,  Bupati (nonaktif) Kebumen, Yahya Fuad, divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang  pada Senin (22/10/18) lalu. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta, dengan hukuman pengganti empat bulan penjara.

Selain itu, hakim juga mencabut hak politik Yahya Fuad selama tiga tahun, terhitung setelah masa hukuman selesai. Vonis hakim tersebut, lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang menuntut lima tahun penjara, ditambah denda Rp 600 juta dengan hukuman pengganti enam bulan penjara dan pencabutan hak politik selama lima tahun. (MJ-24)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.