Soal Upah Buruh, Apindo Jateng Bakal Gugat Gubernur

Ada 30 pabrik tekstil dan farmasi yang akan terdampak dengan kebijakan Gubernur.

SEMARANG- Para pengusaha bakal menggugat kepala daerah di Jawa Tengah yang nekat menaikan upah minimum kabupaten/kota melebihi aturan PP Nomor 78 Tahun 2018.

Sejumlah buruh bertahan di depan kantor Balai Kota Semarang menuntut UMK tahun 2019 sejumlah Rp 2,8 juta, Rabu (31/10/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi mengatakan, PP 78/2015 menjadi aturan baku yang sebagai patokan pemerintah untuk menghitung besaran UMK tiap tahun.

“Nah, jika ada kepala daerah malah menaikan besaran UMK di luar PP Nomor 78, kami akan menggugat ke pengadilan. Kami tidak akan segam-segan menempuh jalur hukum untuk melayangkan sengketa ke PUTN,” kata Frans kepada metrojateng.com, Kamis (1/11/2018).

Lebih lanjut, ia menjelaskan naiknya UMK melebihi PP sangat memberatkan dunia usaha di setiap daerah. Ia menyebut kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo yang mengizinkan aturan itu ditabrak, justru telah melanggar hukum.

BACA JUGA: Pemprov Bolehkan UMK Daerah Melebihi Acuan

Terlebih lagi, ujar Frans, dunia usaha saat ini semakin lesu. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar saat ini ditambah harga BBM yang tidak menentu, membuat para pengusaha setempat kelimpungan.

Menurut Frans jika UMK dinaikan melebihi PP itu akan menjadi pukulan berat bagi pengusaha yang bergerak di sektor farmasi dan pertekstilan.

“Ada 30 pabrik tekstil dan banyak pengusaha farmasi yang akan terdampak dengan kebijakan yang digulirkan Pak Gubernur. Apalagi mayoritas usaha di Jateng bergerak di pertektekstilan,” urarnya.

Ia mengimbau pengusaha agar menaikan upah buruh dengan sewajarnya. Bila ada pekerja pabrik yang mampu menuai prestasi kerja yang cemerlang, sebaiknya diberi kenaikan gaji dan intensif berkala. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.