Soal Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi VIII Serap Aspirasi Masyarakat

MAGELANG – Anggota Komisi VIII DPR RI, Chairul Muna, mengatakan, meski sudah ada produk hukum berupa UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan di Kota Magelang yang sudah menyandang sebagai kota layak anak, namun tetap saja dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Meski prosentasenya kecil, tapi tetap masih saja ada. Komisi VIII DPR RI akan segera mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapuskan kekerasan seksual,” kata Chairul Muna usai sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, di Borobudur Golf, Kota Magelang, Kamis (14/9).

Gus Muna, sapaan akrab Chairul Muna,menjelaskan rancangan undang-undang tersebut murni inisiasi dari DPR RI. Selanjutnya akan diserahkan pada pemerintah untuk didalami. Setelah dikembalikan, DPR RI akan melakukan penyusunan lebih lanjut. Karenanya, Komisi VIII terus menyerap sinergi dari masyarakat, sebagai masukan bagi kami untuk merancang undang-undang.

Politisi Nasdem itu menargetkan tahun 2018 mendatang, produk hukum tersebut sudah bisa direalisasikan berbentuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual. “Tujuan utamanya untuk back up UU 17 tahun 2016. Karena meski sudah ada undang-undang itupun kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tetap ada,” demikian Gus Muna.

Pihaknya meminta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota untuk memiliki peraturan daerah (perda) tentang perlindungan anak. Jika ada kabupaten/kota yang belum memiliki perda perlindungan anak, pihaknya akan mendorong evaluasi kinerja pemerintah. Hal itu untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang, Wulandari Wahyu mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, di Kota Magelang tercatat terjadi tujuh kasus kekerasan kepada anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang terus menggenjot program RW layak anak, terlebih Kota Magelang telah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Sementara, angka kekerasan terhadap perempuan menurun. Terjadi sedikitnya sembilan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Kota Magelang. Jumlah tersebut, bisa dikatakan mengalami penurunan signifikan, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yang terjadi pada anak malah meningkat, ada tujuh kasus sampai sejauh ini,” ujar Wulandari.

Wulan tidak memungkiri, merealisasikan target zero kekerasan di kota sejuta bunga ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, Wulan menyebut, upaya-upaya untuk mewujudkannya, tetap dilakukan oleh pihaknya, dengan menggandeng elemen lain.

Pihaknya menunjuk kapolres sebagai bapak layak anak. Selalu ada penekanan untuk menghindari setiap jenis kekerasan pada perempuan dan anak. Lelaki, khususnya peran bapak dalam rumah tangga dianggap memiliki kekuatan dalam mencegah kekerasan tersebut terjadi.

Sejauh ini sudah berjalan di lebih dari 50 RW layak di Kota Magelang. Pada akhir tahun 2018 mendatang, ditargetkan program serupa bisa menjamah hingga tingkat RT. “Targetnya tahun 2018, dengan begitu, ruang gerak untuk lakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin sempit,” harap Wulan. (MJ-24)

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

97 − = 88

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.