Slamet Ma’arif Tersangka, Sandiaga: BPN Siapkan Bantuan Hukum

Sandi menegaskan, BPN akan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya meminta, Slamet tidak dihakimi oleh kondisi politik sekarang ini.

TEGAL – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Salahudin Uno menilai Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif sebagai korban kondisi politik. Hal ini disampaikan Sandiaga usai mengisi dialog meraih sukses bersama milenial dan emak-emak di Gedung Mulya Damai, Kota Tegal, Senin (11/2/2019) sore.

Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Salahudin Uno menyapa milenial dan emak-emak di Kota Tegal. Foto : metrojateng.com/ adithya

“Saya yakin, Slamet Ma’arif tidak bersalah. Karena itu, kami melalui Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan melakukan pembelaan,” kata Sandi.

Menurutnya Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto itu, BPN akan memberikan advokasi terhadap Slamet Ma’arif, menyusul penetapan tersangka Ketua PA 212 tersebut.

Sandi menilai, Slamet tidak bersalah, karenanya BPN akan melakukan pembelaan kepada Slamet yang juga merupakan salah satu pimpinan di BPN.

Kepada sejumlah wartawan, Sandi menegaskan, BPN akan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya meminta, Slamet tidak dihakimi oleh kondisi politik sekarang ini.

“Kami berharap proses hukum berjalan dengan adil,” pintanya.

Seperti diketahui, Ketua PA 212, Slamet Ma’arif ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun dugaan tindak pidana pemilu tersebut dilakukan Slamet dalam kegiatan Tablig Akbar PA 212 Solo Raya pada Minggu (13/1/2019) pukul 06.00 hingga pukul 10.30 WIB. Slamet ditetapkan tersangka setelah Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Surakarta membawa bukti dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Tablig Akbar PA 212 Solo.

Cacat Hukum

Koordinator Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) HM.Taufik menilai, kasus dugaan pidana pemilu Slamet Ma’arif penuh dengan tekanan dan kepentingan. Menurutnya dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 20, penetapan tersangka harus dilakukan oleh Bawaslu bukan pihak Kepolisian.

Ketua PA 212 Slamet Ma’arif akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan pelanggaran kampanye di Polda Jateng pada Rabu (13/2). Foto: metrojateng.com

“Kasus yang terjadi pada KH Slamet Ma’arif penuh tekanan dan penuh kepentingan cacat formal dan material. Karena UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 20 yang menetapkan bersalah itu bukan Kepolisian tapi Bawaslu dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik juga menanggapi adanya pemindahan kasus Slamet Ma’arif dari Polresta Solo ke Polda Jawa Tengah. Taufik menduga, pemanggilan Slamet Ma’arif ke Polda nantinya akan terjadi penahanan.

“Saya indikasi mau ditahan itu, dan kasusnya ini normalnya (ancaman hukuman) 2 tahun tidak ditahan, sedangkan yang bisa ditahan itu 5 tahun,” imbuhnya.

Taufik meminta kepada pihak Kepolisian untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih. Ia mengatakan beberapa tokoh dari kubu Jokowi juga melakukan pelanggaran.

“Janganlah penegak hukum itu masuk ke politik praktis, karena ini sangat berbahaya,” tandasnya. (MJ-10/MJ-25)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.