Sidak Disperindag, Masih Ada Warung Pakai Gas Bersubsidi

Inspeksi mendadak yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ke warung makan terkait penggunaan gas elpiji, Selasa (16/1). Dalam sidak, ditemukan dua warung yang menyalahgunakan gas melon. (foto: metrojateng.com/ch kurniawati)

MAGELANG – Dua warung makan yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Magelang ketahuan menggunakan gas elpiji 3 kg saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan inspeksi mendadak. Kedua warung yang masing-masing menjual bakso dan nasi rames tersebut lantas diberi peringatan. Pemilik warung diminta untuk mengganti penggunaan gas yang berbobot 5 kg atau 12 kg.

Bersama instansi lain, seperti Satpol PP dan juga organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Magelang, tim dari Disperindag mendatangi sekitar enam warung makan. Sasaranya adalah warung makan yang masuk usaha kecil menengah, namun menggunakan gas elpiji 3 kg.

“Penggunaan gas 3 kg hanya untuk usaha berskala mikro dan masyarakat miskin,” kata Kabid Perdagangan Disperindag Kota Mageang, Sri Rejeki Tentami Arsih di sela-sela sidak, Selasa (16/1).

Dari hasil sidak, pihaknya menemukan emoat warung yang tekah beralih untuk menggunakan gas non-subsidi. “Kami apresiasi hal itu. Tapi kalau untuk yang bandel, tentu kami akan beri sanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Tentami.

Terkait larangan penggunaan gas 3 kg bagi pegawai negeri sipil (PNS), sejauh ini belum ada surat edarannya (SE). Untuk itu, pihaknya akan segera membuat surat edaran yang ditujukan ke para PNS agar tidak menggunakan gas melon. “Kita akan bahas juga soal pengawasannya. Apakah dilakukan oleh tim atau masing-masing OPD,” katanya.

Ketua PHRI Kota Magelang, Edi Hamdani mengemukakan, seluruh anggota PHRI wajib hukumnya tidak memakai gas melon. Pasalnya, pengusaha restoran dan hotel bukan termasuk kategori mikro atau miskin.

“Kami sudah sosialisasikan terus ke anggota dan hampir semua mengikuti, baik itu hotel melati, berbintang ataupun rumah makan” ungkapnya.

Kepala Disperindag Kota Magelang, Joko Budiono mengungkapkan, permasalahan yang sering dihadapi dalam pendistribusian dan penjualan LPG 3 kilogram adalah harga yang sering melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penggunaan yang kurang tepat sasaran.

Di lapangan, masih sering dijumpai penggunaan gas yang tidak pada peruntukannya. Seperti warung-warung makan, restoran, dan pelaku usaha non mikro. Penggunaan LPG 3 kilogram diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Pada pasal 20 ayat 2 menyebut pengguna LPG bersubsidi merupakan konsumen rumah tangga, usaha mikro, dan warga miskin. (MJ-24)

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

89 − = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.