Setahun Belum Bayar Gaji Karyawan, Koran Ternama di Semarang Dilaporkan ke Disnaker

Kasus hubungan industrial itu diterima oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng.

Ilustrasi. (foto metrojateng.com)

SEMARANG – Sejumlah karyawan salah satu koran ternama di Kota Semarang melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah lantaran perusahaannya belum membayar upah hampir setahun terakhir. Kasus hubungan industrial itu diterima oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jateng.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jateng, Budi Prabawaning Dyah, mengungkapkan petugasnya saat ini sedang menyelidiki kasus tunggakan pembayaran upah yang membelit perusahaan media cetak tersebut.

“Proses pengaduan sudah kami proses. Itu terjadi antara karyawan yang melaporkan perusahaan salah satu koran tertua di Semarang. Ada kurang lebih sepuluh orang sudah mendatangi kami untuk mengadukan pembayaran upah yang telat,” kata Budi Praba di ruang kerjanya, Kamis (4/4/2019).

Kendati demikian, katanya, proses mediasi antara karyawan dan bos perusahaan media cetak itu, masih buntu. Dua kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, bos perusahaan media cetak itu tak kunjung datang.

“Itu tidak masuk pidana tapi perdata. Masuknya perselisihan hubungan industrial. Sudah diupayakan ditagih berulang kali, tapi tidak keluar uangnya,” tuturnya.

Ia menyebut perusahaan tersebut telah melanggar PP Nomor 78 sekaligus Permenaker Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Menurutnya pembayaran upah bagi karyawan selama ini mengacu pada besaran UMK dan UMP yang telah disahkan di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat Propinsi Jawa Tengah.

Sepanjang 2018 kemarin misalnya, pihaknya harus memeriksa 3.122 perusahaan lantaran melanggar aturan ketentuan ketenagakerjaan. Dari ribuan perusahaan itu, ia menemukan 437 perusahaan yang kedapatan tidak melaksanakan pembayaran upah sesuai aturan yang berlaku.

“Ada banyak perusahaan yang melanggar aturan pembayaran upah. mulai pabrik garmen, perkayuan sampai tekstil. Fenomena yang muncul sekarang banyak perusahaan yang mempekerjakan buruh di luar hubungan industrial,” katanya.

Kabupaten Sukoharjo, tambahnya, menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan kasus pelanggaran ketenagakerjaan. Jumlahnya ada 297 perusahaan. Kemudian pihaknya juga memeriksa 20 perusahaan di Kota Semarang.

“Hampir 75 persen melakukan pelanggaran. Biasanya mereka melanggar aturan wajib lapor online, pembayaran UMK dan sistem keamanan K3. Pemeriksaan paling banyak di Soloraya. Sanksinya bisa dihukum sesuai administrasi maupun terberat ya pidana,” kata Budi Praba. (far)

 

 

Ucapan Lebaran 1440

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.