Selamatkan Aset Negara, Pemkot Semarang Gandeng Kejari

Selamatkan Aset Negara, Pemkot Semarang Gandeng Kejari

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Kajari Semarang, Sumurung P. Simaremare menandatangani kesepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Kantor Wali Kota Semarang, Selasa (7/1/2020)

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menggandeng Kejaksanaan Negeri (Kejari) Semarang untuk menyelesaikan penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Pemkot Semarang ingin mengamankan aset-aset milik pemerintah.

Kerjasama tersebut antara lain seperti penyelesaian persoalan tentang aset negara. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi pun menyambut baik kerja sama ini karena penyelesaian persoalan aset negara merupakan salah satu pekerjaan rumah bersama.

‘’PR di depan ini sudah sangat menanti, karena PR-PR ini menyangkut aset negara yang pasti akan dipertanggungjawabkan ke depannya,’’ kata Hendi sapaan akrab wali kota, saat penandatangan MoU dengan Kejari Semarang di Balaikota, Selasa (7/1/2020).

Terlebih Kota Semarang merupakan salah satu kota besar dengan 1,7 juta penduduk, belum termasuk penduduk luar. Hal itu disadari Hendi tentu memiliki pemikiran yang tidak dapat disamakan. Sehingga Hendi menegaskan bila Pemerintah Kota Semarang akan mentaati asas hukum dalam setiap penyelesaian persoalan.

“Pemerintah Kota Semarang akan tetap taat pada asas hukum, dan kami jadi makin yakin lagi karena kita akan didukung oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang,’’ ujarnya.

Pihaknya selama ini merasa ikhlas bila terdapat aset yang diharuskan diserahkan kepada swasta, bila memang historinya demikian.

“Kalau memang seperti itu sejarahnya kami ikhlas. Tapi kami menjadi sering tidak ikhlas pada saat mendengar atau mengerti sejarahnya itu adalah aset Pemerintah Kota Semarang,” ungkapnya.

Melalui kerja sama ini, dia juga berharap kepada Kejaksaan Negeri Semarang untuk memberikan pendampingan tidak hanya penyelamatan aset negara melainkan penyelesaian lain seperti putus kontrak.

“Penyelesaian terhadap pekerjaan putus kontrak atau yang lain yang rasa-rasanya kita perlu dukungan dari Kejaksaan Negeri,’’ harap Hendi.

Sementara Kepala Kejari Kota (Kajari) Semarang, Sumurung Pandapotan Simaremare juga menyambut baik kerja sama ini. Apalagi salah satu fokus pihaknya memang penyelamatan aset daerah.

‘’Hal yang menjadi fokus kita adalah kegiatan penyelamatan aset daerah, itu yang perlu diutamakan terkait dengan peran dan tata usaha negara,’’ ungkapnya.

Di samping itu pasca Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dicabut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No 345 Tahun 2019, kini Kejaksaan lebih memfokuskan diri kepada kegiatan pendampingan, bukan lagi pengawalan. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.