Satgas Waspada Investasi Bekukan 227 Entitas Tak Berizin

Para entitas tersebut tidak melakukan pendaftaran dan perizinan pada OJK.

SEMARANG – Satgas Waspada Investasi telah membekukan 227 entitas atau unit usaha finansial tak berizin. Mereka melakukan penawaran produk fintech peer to peer lending yang merugikan masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing melakukan sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan dan satgas waspada investasi di PO Hotel Semarang, Jumat (24/8/2018). Foto: metrojateng.com/anggun puspita

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengatakan, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

“Kenyataannya, para entitas tersebut tidak melakukan pendaftaran dan perizinan pada OJK. Sehingga, pada 25 Juli 2018 lalu kami telah memanggil 227 fintech illegal untuk melakukan pendaftaran dan perizinan,’’ ungkapnya dalam sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan dan satgas waspada investasi di PO Hotel Semarang, Jumat (24/8/2018).

Namun, lanjut dia, jika mereka belum terdaftar maka segala aktivitas usaha harus dihentikan seperti menghapus seluruh aplikasi baik di Play Store maupun App Store. Lalu, mereka juga diminta menyelesaikan tanggung jawabnya kepada pengguna yang dirugikan.

Satgas Waspada Investasi juga telah meminta kepada Kementerian Komunikasi agar memblokir semua website terkait, serta meminta pula Google Indonesia agar menghapus semua platform yang ada di Play Store. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga telah melaporkan ke Bareskrim mengenai kegiatan-kegiatan yang diduga bisa merugikan masyarakat.

“Jadi satgas sudah menindaklanjuti 227 entitas yang diduga ilegal dan tak punya izin OJK. Kini sudah tidak ada kegiatan apa-apa, mereka sudah dihapus semua platformnya,” tuturnya.

Diketahui, sampai saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan karena merasa dirugikan, yang ada masih sebatas laporan karena keberatan akan bunga yang terlalu tinggi hingga 1%.

‘’Maka kami mengimbau agar masyarakat mau melaporkan jika menemukan ketidakwajaran dan selalu berhati-hati. Selain itu, masyarakat juga harus pandai jika butuh pinjaman dan menyesuaikan kemampuan masing-masing,’’ katanya. (ang)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.