Remisi Hanya untuk Napi yang Berkelakuan Baik

image
Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, menyerahkan remisi secara simbolis kepada perwakilan napi di Lapas Kelas IIB Kendal, Senin (17/8).

PEKALONGAN – Dalam rangka HUT RI ke 70 sebanyak 351 narapidana penghuni Lapas Kelas 2A Kota Pekalongan mendapatkan remisi istimewa atau dasawarsa.

Kalapas Kelas 2A Kota Pekalongan, Suprapto mengatakan, dari total penghuni lapas yang mencapai 424 orang, sebanyak 351 napi penghuni lapas mendapatkan remisi istimewa atau dasawarsa tersebut. “Ada 351 napi yang dapat remisi itu, maksimal 3 bulan,” jelasnya, Senin (17/8).

Selain remisi istimewa, terdapat juga narapidana yang mendapat remisi umum. Yakni sebanyak 222 orang dengan jumlah remisi bervariasi, maksimal 6 bulan. “Ada juga yang langsung bebas, 19 orang,” jelasnya.

Sebagian besar napi penghuni lapas tersebut, kata Suprapto, adalah kasus narkoba dan para napi rata-rata berasal dari luar Pekalongan, seperti Semarang dan Jakarta.

Di Batang, dari total 238 warga binaan Rutan Kelas IIB Rowobelang Kabupaten Batang, hanya 115 napi yang mendapat remisi dasawarsa.

Menurut Kepala Rutan Kelas IIB Rowobelang Batang, Jalu Yuswa Panjang, remisi istimewa atau dasawarsa dalam rangka hari kemerdekaan RI ke 70 tersebut hanya ditujukan kepada 115 warga binaan yang sudah vonis dan berkekuatan hukum tetap.

“Warga binaan ada 238 orang. Yang mendapat remisi itu hanya 115 orang narapidana. Sedangkan 123 warga binaan rutan yang masih berstatus tahanan tidak mendapatkan remisi,” jelasnya.

Dari 115 tersebut, lanjutnya, sebanyak 89 napi mendapat remisi umum I, sedangkan sebanyak 8 napi mendapat remisi umum II.

Sementara itu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Batang, Soetadi, mengatakan, remisi tersebut diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat pemerintahan memperingati 10 tahunan proklamasi kemerdekaan negara republik Indonesia.

“Remisi hanya akan diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik. Mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib tidak akan mendapatkan remisi,” katanya.

Terkait pemberian remisi, Menkum HAM juga menyinggung terkait akan dilakukan dengan sistem aplikasi remisi online. Dengan sistem tersebut dinilai mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenagnagan, meningkatkan transparasi dan kepastian hukum dan sistem aplikasi penilaian pembinaan narapidana (SPPN) melalui scorsing guna pembinaan narapidana yang lebih efektif, efisien, terukur tepat dan akurat. (MJ-21)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

+ 52 = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.