Ratusan Badan Usaha di Sukoharjo Belum Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah memberi waktu sampai 2019 semua badan usaha dan instansi sekolah wajib ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan

SUKOHARJO – Ratusan perusahaan atau badan usaha di Sukoharjo belum mendaftarkan karyawannya ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo menggandeng kejaksaan negeri setempat untuk meningkatkan partisipasi perusahaan yang masih membandel.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kejari Sukoharjo, Selasa (13/11/2018). Foto: metrojateng.com

“Kami membuat surat kuasa khusus bersama Kejari Sukoharjo untuk menyosialisasikan kepatuhan program BPJS Ketenagakerjaan dengan mengundang pelaku usaha maupun instansi pendidikan yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dicky Hardiyanto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Sukoharjo, di aula Kejari Sukoharjo, Selasa (13/11/2018).

Dicky menambahkan, kerjasama dengan Kejari merupakan salah satu langkah menetapkan kepatuhan sesuai regulasi. Terdata di Sukoharjo ada 876 badan usaha yang sudah terdaftar dari 1.100 badan usaha. Masih ada 300-an badan usaha yang belum mendaftar.

Sedangkan untuk instansi pendidikan, diperkirakan ada sekira 40 persen yang belum ikuti program yang bertujuan memberi rasa aman bagi para pekerja ini.

“Keikutsertaan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan ini untuk melindungi karyawan dan perusahaan atau instansi yang menaungi karyawannya. Karena bila terjadi kecelakaan oleh pekerja, maka biayanya sudah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Ari Panca, Kasi Datun Kejari Sukoharjo mengatakan pihaknya secara kedinasan melaksanakan tugasnya sebagai pengacara negara mendukung program pemerintah, dalam hal ini kepatuhan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sudah tiga kali menggelar sosialisasi kepatuhan ini. Total sekira 90 perusahaan atau instansi sekolah yang kita undang dalam sosialisasi ini, 50 persen di antaranya langsung menyetujui dan ikut BPJS Ketenagakerjaan dan masih ada sekitar 300an yang bandel. Mereka nantinya bisa kena sanksi,” kata Ari.

Pemerintah memberi waktu sampai 2019 semua badan usaha dan instansi sekolah wajib ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bila tidak mengindahkan akan diberlakukan sanksi, mulai dari administrasi, pembekuan izin, pencabutan izin hingga denda dan sanksi pidana. (MJ-28)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.