Pro Kontra RUU Gara-gara Salah Paham Dianggap akan Legalkan Zina dan LGBT

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memunculkan pro-kontra. RUU tersebut dianggap bakal melegalkan zina dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). 

SEMARANG – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tahun ini. Hal ini dimaksudkan agar yang membahas RUU ini bukan anggota dewan baru yang bisa saja membuat pengesahan RUU PKS menjadi semakin lama.

 

Seminar Kupas Tuntas RUU PKS di Auditorium 2 Kampus III UIN Walisongo Semarang, Senin (8/4/2019). Foto: metrojateng.com/Ade Lukmono

 

Padahal, RUU PKS ini sudah diajukan sejak 2012 lalu. Inisiasi RUU PKS ini justru berasal dari para anggota dewan dengan dorongan Komnas Perempuan dan masyarakat.

Di tengah pro dan kontra RUU PKS, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan DPR seharusnya menjadi juru damai antara pihak yang pro dan kontra terhadap RUU PKS tersebut. Dewan diminta memberikan informasi yang jernih kepada publik sehingga mampu memahami isi dari RUU PKS.

“Selama ini, penolakan yang terjadi dikarenakan kekhawatiran RUU PKS jika disahkan nantinya akan melegalkan zina dan LGBT. Padahal di dalamnya tidak ada sama sekali hal yang menyebutkan demikian,” katanya dalam Seminar di Kampus III UIN Walisongo Semarang, Senin (8/4/2019).

Dia menambahkan, ada juga kelompok yang menolak RUU PKS ini karena bertentangan dengan ajaran agama. Padahal inti dari RUU PKS adalah penghapusan kekerasan yang justru diajarkan dalam agama.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan bersama aktivis lainnya sedang gencar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya kampus agar dapat memahami bahwa mencuatnya isu RUU PKS adalah terkait upaya legalisasi LGBT dan Zina adalah hoaks.

Mencuatnya isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) terkait upaya legalisasi LGBT dan Zina adalah hoaks.

Kampus dipilih sebagai bagian dari sasaran sosialisasi karena di Indonesia banyak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seksual di kampus sering kali menguap dengan dalih membersihkan nama perguruan tinggi. (ade)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.