PP 78/2015 jadi Acuan UMK 2019 Kota Semarang

Hendi menambahkan aksi unjuk rasa buruh tidak cukup baik ditimbang dari sisi manapun.

SEMARANG- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan akan mengikuti aturan yang ada terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2019 di Semarang.

Sejumlah buruh bertahan di depan kantor Balai Kota Semarang menuntut UMK tahun 2019 sejumlah Rp 2,8 juta, Rabu (31/10/2018). Foto: metrojateng.com/Masrukhin Abduh

“Itu kan sudah jelas aturannya ada di peraturan pemerintah. Nanti juga disahkan oleh Gubernur. Kalau tiba-tiba saya iseng memutuskan sendiri nanti ternyata ada sanksi,” katanya, Jumat (02/11/2018).

Rabu (31/10/2018) buruh di Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Semarang. Dalam tuntutannya, perwakilan buruh menolak PP Nomor 78/2015 sebagai dasar usulan UMK tahun 2019.

Mereka juga menolak penerapan Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) No:B.240/M-NAKER//PHIJSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan domestik bruto yang juga digunakan dalam perhitungan usulan UMK.

Para buruh juga menginginkan kenaikan upah sebesar 25 persen dari Rp 2.310.000 menjadi Rp 2.890.000.

Menurut Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi, terkait tuntutan itu dirinya tidak bisa memutuskan sendiri besaran UMK di wilayahnya. Kewenangan untuk menetapkan besaran UMK dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

“Kami tidak bisa berbuat banyak berkaitan dengan pengupahan. Jadi kami mengimbau kepada para buruh untuk menyampaikan keinginannya langsung pada lembaga dan pengambil kebijakan terkait,” tegasnya.

Dia juga menambahkan melakukan aksi unjuk rasa (buruh) tidak cukup baik ditimbang dari sisi manapun. (duh)

Anda mungkin juga berminat

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.