Polres Banyumas Bongkar Sindikat Pemalsu Dokumen Kependudukan

Material yang digunakan diduga KTP elektronik bekas yang di dalamnya terdapat chip dengan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain.

BANYUMAS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banyumas berhasil meringkus tiga tersangka pemalsu dokumen kependudukan. Ketiganya berhasil ditangkap di depan Alfamart sebelah barat Alun-alun Purwokerto, Selasa (9/10).

Barang bukti dokumen palsu yang disita Polres Banyumas. Foto: metrojateng.com

Kasatreskrim Polres Banyumas, AKP Bayu Puji Hariyanto mengungkapkan, dokumen yang dipalsukan oleh para tersangka yakni KTP elektronik, surat nikah, dan kartu identitas satpam.

“Kasus ini terungkap, berkat informasi dari masyarakat dan kami segera menindaklanjuti dengan penggerebekan di dua lokasi. Satu di tempat percetakan dan satu di Alfamart dekat Alun-alun Purwokerto,” ungkapnya saat gelar perkara, Kamis (11/9/2018).

Dikatakan, tiga tersangka tersebut yakni SM (45) warga Desa Karangdadap, Kalibagor, S (40) warga Desa Lamberang, Sokaraja, dan BS (46) warga Kelurahan Karangpucung, Banyumas.

“Masing-masing punya peran berbeda. BS bertindak sebagai pembuat dokumen palsu, S dan SM bertindak sebagai makelar yang menawarkan jasa pembuatan dokumen,” katanya.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit mesin cetak, satu unit alat pemindai, satu unit alat cetak kartu pengenal, satu unit komputer personal, 40 buah stempel dari berbagai instansi, delapan buah material KTP elektronik, satu bendel KK Palsu.

“Mereka bekerja sesuai pesanan, misalnya KTP elektronik, surat nikah dan kartu identitas satpam. Biaya pembuatan dokumen palsu sebesar Rp 250 ribu per buah. Saat diperiksa, para pemesan sebagian besar calon tenaga kerja Indonesia,” Kasatrsekrim menambahkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, material untuk membuat KTP elektronik palsu diperoleh tersangka BS dari seseorang berinisial E asal Kabupaten Cilacap. Material yang digunakan diduga KTP elektronik bekas yang di dalamnya terdapat chip dengan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain.

“Pengembangan terus kami lakukan terkait pemalsuan dokumen kependudukan ini,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, mereka bakal dijerat pasal 96a jo pasal 94 UU No 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Pasal 263 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar. (MJ-27)

Tidak bisa berkomentar. Sudah ditutup.