Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pilkada Jateng

SEMARANG – Kasus money politics ditemukan marak bermunculan selama masa tenang Pilkada serentak yang digelar di tujuh kabupaten Jawa Tengah. Aksi bagi-bagi uang dilakukan masif di berbagai kecamatan untuk mempengaruhi pemilih yang nyoblos pada 27 Juni kemarin.

moeny-politics-pilkada-jateng
Hilangnya uji publik dalam pilkada ditengarai rentan politik uang. Foto: ilustrasi

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih mengungkapkan money politics terbanyak ditemukan di Pemilihan Bupati (Pilgub) Banyumas dan Temanggung. “Di Temanggung maupun Banyumas, pemilih rata-rata diberi amplop berisi uang Rp 20 ribu untuk mengarahkan pilihan ke salah satu paslon,” ujarnya, Kamis (28/6).

Di Banyumas, pihaknya mendapati delapan kasus money politic di tujuh kecamatan sekaligus di antaranya, Kecamatan Sumbang, Kebasen, Wangon, Pekuncen, Cilongok dan Ajibarang.

Temuan selanjutnya ada di Temanggung. Tak tanggung-tanggung, Bawaslu mendapati 14 kecamatan yang disusupi money politics. Menurutnya aksi bagi-bagi uang itu melanggar Pasal 187 a junto pasal 173 uu 10 th 2016 dan akan dijatuhi sanksi pidana pemilu.

Selain itu, kasus money politics di Karanganyar berakhir ricuh. Musababnya, seorang pelakunya dikeroyok massa. Pelanggaran kampanye lainnya, kata Anna juga ditemukan di Purworejo. Di daerah itu, seorang ASN melakukan dugaan kampanye mendukung salah satu paslon.

Di Kota Tegal, Bawaslu menemukan pelanggaran administrasi lantaran salah satu paslon menolak mencopoti APK di jalanan. “Penindakannya dilakukan secara persuasif,” terangnya.

Kasus yang melibatkan oknum KPPS bahkan muncul di Kabupaten Semarang. Seorang KPPS dipecat karena mengedarkan kalender paslon sembari memberikan formulir C6 kepada pemilih saat masa tenang.

“Di Sragen ketika masa tenang muncul TPS yang dibangun di rumah timses paslon. Ini jadi masalah besar karena bisa mempengaruhi hak pilih warga setempat. Setelah kami rekomendasikan kepada KPU, kemudian TPS itu dipindah ke tempat yang netral,” cetusnya.

Kabupaten Purbalingga tidak luput dari pelanggaran kampanye Pilkada. Seorang timses paslon kedapatan melanggar jadwal kampanye saat masa tenang. “Dia tepergok membagikan brosur paslon di tempat umum,” katanya.

Dua kasus pelanggaran kampanye yang mencolok terjadi di Kota Kretek Kudus. Beberapa paslon tepergok menolak mencopoti APK. Ada pula pelanggaran money politics di sana.

“Kami saat ini juga sedang menyelidiki kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oknum perangkat kelurahan di Kecamatan Semarang Utara. Penindakannya akan dilakukan dalam waktu dekat,” paparnya.

Ia menyebut kasus money politics selama masa tenang Pilkada Jateng 2018 cenderung merebak dengan pola-pola penyebaran yang bervariasi. “Kita masih menghitung perbandingannya apakah trennya naik ketimbang kondisi Pilkada 2016 silam,” tandasnya. (far)

Anda mungkin juga berminat

Tuliskan Balasan

Alamat email Anda tetap rahasia dan tidak kami simpan.

− 5 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.